TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 sebesar Rp 20,32 triliun. Basuki menuturkan kementeriannya mengusulkan tambahan anggaran untuk penyelesaian pembangunan IKN di bidang bina marga, cipta karya, dan perumahan.

"Sehingga, untuk IKN, kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 24,51 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 28 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR. Adapun sementara ini, anggaran yang dialokasikan dalam pagu indikatif baru Rp 4,19 triliun.

Dalam paparannya, Basuki menyampaikan tambahan anggaran untuk sektor bina marga sebesar Rp 13,82 triliun. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk pembangunan jalan Tol IKN seksi 1A dan 1B, 5B, 6A, 6B; pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP; peningkatan jalan sumbu kebangsaan sisi barat tahap 2 dan sisi timur tahap 2; pembangunan jalan seksi 6C-1; pembangunan jalan di dalam Kawsasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kemudian, untuk sektor cipta karya, Basuki meminta tambahan anggaran senilai Rp 6,25 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan bangunan gedung dan kawasan Basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator 1, kantor Otorita IKN, masjid negara, hingga pembangunan ajringan perpipaan air limbah.

Terakhir, Basuki meminta tambahan anggaran Rp 250 miliar untuk sektor perumahan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan harmag pada 47 tower aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan (Hankam).

Bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Dalam konferensi pers APBN Kita pada 13 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengucurkan Rp 75 triliun sepanjang 2022-2024. Ia merinci, realisasi pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu meningkat signifikan pada 2023, yakni menjadi Rp 27 triliun.

Pilihan editor: Barang Kaesang-Erina Diduga Tidak Diperiksa Bea Cukai, Pengamat: Pesawat Tidak Langsung Mendarat di Solo