Target Realisasi Investasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Rp 2.000 Triliun

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 29 Agustus 2024 06:44 WIB

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung mengungkapkan target realisasi investasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tahun 2025 sebesar Rp 1.900 hingga Rp 2.000 triliun. Target ini naik dibandingkan tahun 2024, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang sebesar Rp 1.650 triliun.

Yuliot menyebut, target realisasi investasi yang besar itu dipasang menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang presiden terpilih Prabowo Subianto di kisaran 7-8 persen. "Untuk menunjang pertumbuhan tersebut, tidak lain ya bagaimana kita menggenjot kegiatan investasi. Menurut perhitungan kami, pada tahun 2025 yang akan datang, target realisasi investasi sebesar Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun," kata Yuliot dalam agenda Central Banking Services Festival pada Rabu, 28 Agustus 2024 yang dipantau melalui YouTube Bank Indonesia.

Secara persentase, pertumbuhan target investasi untuk 2025 sekitar 16 persen. "Jadi, kalau pertumbuhan dari target 2024 berarti sekitar 16 persen," ucapnya.

Dia menekankan, target tersebut merupakan beban bersama yang harus dipacu. Mengingat tidak ada sektor perekonomian yang rata-rata pertumbuhan dua digit, kata Yuliot target realisasi investasi ini merupakan beban bersama.

Kementerian Investasi menegaskan, kebijakan terkait investasi ke depan harus diintegrasikan agar kinerja investasi beih moncer. Kementerian yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia itu mengungkapkan empat pilar yang harus diperkuat untuk menunjang daya saing investasi dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, soal integrasi kebijakan yang selama ini belum padu.

Advertising
Advertising

"Kami melihat selama ini kebijakan yang terkait dengan investasi itu sifatnya terpisah-pisah. Ke depan, kita harus melakukan integrasi," ujarnya.

Selain integrasi, pilar lainnya adalah kemudahan-kemudahan perizinan perusahaan, insentif investasi, dan serta perubahan-perubahan kebijakan secara global. "Di G20, kita ada global minimum tax, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan."

Pilihan Editor: Dulu Jokowi Kritik E-commerce Asing, Kini Kaesang Diduga Dapat Fasilitas Jet Pribadi Bos Shopee

Berita terkait

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

2 menit lalu

ICW: Insiatif Kaesang Datangi KPK Tak Perlu Diglorifikasi

ICW menilai kehadiran Kaesang ke KPK merupakan kewajiban warga negara, tak perlu diglorifikasi.

Baca Selengkapnya

Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

11 menit lalu

Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Said Abdullah menegaskan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak akan membahas soal bagi-bagi jatah kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

12 menit lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo - Yogyakarta Segmen I Sepanjang 22,3 Km: Lebih Efisien Waktu

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Gerbang Tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

27 menit lalu

Menkumham Bilang Jokowi Minta Polemik Kepengurusan Kadin Diselesaikan Baik-baik

Supratman kembali menegaskan bahwa Jokowi berharap penyelesaian polemik Kadin dirampungkan oleh lingkup internal organisasi itu.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Tolak Ekspor Pasir Laut: Lebih Baik untuk Tinggikan Wilayah Pantura

28 menit lalu

Susi Pudjiastuti Tolak Ekspor Pasir Laut: Lebih Baik untuk Tinggikan Wilayah Pantura

Susi Pudjiastuti menolak langkah pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Dorong untuk perbaiki wilayah yang terkena abrasi seperti Pantura Jawa.

Baca Selengkapnya

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

33 menit lalu

Ketua IM57+ Institute Tanggapi Klarifikasi Kaesang di KPK: Jangan Terus-terusan Publik Dibodohi

Ketua IM57+ Institute menanggapi klarifikasi anak Jokowi, Kaesang Pangarep ke KPK, soal dugaan gratifikasi jet pribadi yang ditumpanginya.

Baca Selengkapnya

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

1 jam lalu

Jasamarga Klaim Tol Yogya-Solo yang Diresmikan Jokowi Hari ini Penuhi Standar Keselamatan dan Operasional

Direktur Utama PT Jamasarga Jogja Solo (JMJ) Rudy Hardiansyah memastikan Jalan Tol Yogya-Solo seksi Kartasura-Klaten lolos uji laik.

Baca Selengkapnya

SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

1 jam lalu

SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

Dahnil menyebut pertemuan Prabowo dengan SBY di Kertanegara hanya berdiskusi biasa saja.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

1 jam lalu

Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

Surya Paloh mengungkap alasan partainya tidak terlalu mementingkan kursi kabinet.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

1 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya