TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merombak ulang kabinet dan membentuk lembaga baru di penghujung masa jabatannya. Menurut dia, langkah tersebut bisa memicu sentimen negatif dari pasar bila menteri yang baru dilantik menelurkan kebijakan kontroversial di akhir masa jabatan Jokowi.

Yusuf pun mewanti-wanti agar menteri terkait tidak menelurkan kebijakan strategis dan kontroversial di kementerian mereka. Menurut Yusuf, hal itu bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan sentimen pasar di akhir masa pemerintahan Jokowi.

"Kebijakan kontroversial di akhir periode kekuasaan Presiden Jokowi berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan sentimen negatif dari pasar, sesuatu yang seharusnya sangat dihindari di masa transisi kekuasaan ini," katanya saat dihubungi, Senin, 19 Agustus 2024.

Selain itu, Yusuf mengatakan perombakan kabinet tidak akan berdampak apapun bagi kepentingan publik. "Menurut saya langkah reshuffle ini tidak bermanfaat bagi publik dan makin melihatkan rendahnya etika politik Jokowi. Seharusnya itu semua diserahkan ke presiden terpilih," kata Yusuf.

Dua pos kementerian strategis di sektor perekonomian, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Investasi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kini diisi oleh orang dekat Jokowi dan Prabowo. Mereka adalah Bahlil Lahadalia dan Rosan Roeslani. Selain itu Jokowi juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional, yang ditugasi menjalankan program makan bergizi gratis pada tahun 2025.

Bahkan Yusuf menilai penggantian menteri pada dua pos kementerian tersebut berpotensi memperburuk kinerja kementerian terkait. Dia melihat tidak ada capaian strategis yang dikejar selain kepentingan politik jangka pendek.

"Dipastikan tidak akan berdampak apapun, bahkan sangat mungkin kinerja kementerian bersangkutan malah akan semakin buruk. Yang kita khawatirkan adalah ada agenda terselubung yang ingin dikejar dari reshuffle kabinet dengan memanfaatkan sisa waktu kekuasaan Presiden Jokowi ini," kata Yusuf.

Pilihan Editor: Ekonom Indef: Warisan Utang Jokowi akan Menyulitkan Pemerintahan Prabowo