Bahlil antara Jabatan Menteri ESDM, Bisnis Tambangnya dan Calon Ketum Golkar

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Senin, 19 Agustus 2024 14:09 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kiri) didampingi pejabat lama Menteri ESDM Arifin Tasrif (kanan) dalam acara serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 Kabinet Indonesia Maju. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Bahlil Lahadalia dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan melepas jabatan Menteri Investasi/ Kepala BKPM setelah di sana sejak 2019.

Banyak yang mengkhawatirkan posisi sebagai Menteri Energi akan membuat Bahlil terlibat dalam konflik kepentingan karena ia memiliki bisnis tambang.

Namun, ia memastikan tidak ada konflik kepentingan. "Sejak dilantik sebagai Kepala BKPM, saya tidak lagi menjadi pengusaha, jadi sudah selesai dan Insya Allah sekalipun saya punya latar belakang sebagai pengusaha, saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi," kata Bahlil seusai acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

"Kalau perusahaan saya jalan saja normal, saya tidak lagi menjadi pengurus kan," katanya.

Justru, kata Bahlil, dengan pengalamannya sebagai pengusaha, maka dia dapat mengakomodasi apa saja yang dibutuhkan oleh dunia usaha, sehingga dapat disinkronkan dengan program-program pemerintah.

"Justru, dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha itu akan mencoba untuk memenuhi apa yang harus dilakukan perbaikan sejalan dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan dirinya akan berkomunikasi dengan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, untuk menanyakan pekerjaan rumah-pekerjaan rumah apa saja di sektor ESDM yang mesti diselesaikan.

"Saya pasti habis dari sini berkomunikasi dengan Pak Arifin karena hubungan kami kan abang adik. Komunikasi kami kan sangat baik, jadi pasti yang sudah bagus saya lanjutkan kemudian saya tanyakan PR yang akan diselesaikan. Bukan berarti ada pejabat baru lalu merombak kebijakan, tidak boleh," tutur Bahlil.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Bahlil Lahadalia untuk terus mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA).

"Sudah barang tentu presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah dalam rangka percepatan terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan," ucap Bahlil.

Bahlil juga memastikan program-program di Kementerian ESDM yang telah berjalan baik di masa Menteri ESDM sebelumnya, yakni Arifin Tasrif akan dilanjutkan.

"Yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan," ucap Bahlil.

Berikutnya: Calon Kuat Ketua Umum Golkar?

Berita terkait

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

5 menit lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

6 menit lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

23 menit lalu

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

29 menit lalu

Gus Miftah Sebut Jokowi akan Istirahat Dua Pekan di Solo Usai Lengser

Setelah beristirahat sejenak di Solo, Jokowi rencananya akan berkeliling Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

43 menit lalu

Jokowi Setujui Pengunduran Diri Pramono Anung, Tunjuk Pratikno sebagai Plt Seskab

Presiden Jokowi menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan menunjuk Pratikno sebagai pelaksana tugas

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

50 menit lalu

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Bocor, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

Hacker mengklaim berhasil membobol 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani dan Mendag Zulhas.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

57 menit lalu

Kunjungi Pesantren Gus Miftah, Jokowi Bagikan Kaus hingga Bertemu Sejumlah Kiai Muda

Jokowi disebut sudah berencana sejak lama mengunjungi pesantren Gus Miftah.

Baca Selengkapnya

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

1 jam lalu

Terkini: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen Setelah Viral Cuci Alat Masak di Toilet, Data NPWP yang Bocor Diduga Milik Jokowi, Sri Mulyani, dan Zulhas

Sec Bowl cabang Kuningan tutup permanen mulai 18 September 2024 setelah restoran itu viral di media sosial akibat stafnya mencuci alat masak di toilet

Baca Selengkapnya

Gus Miftah Bertemu Jokowi, Singgung Transisi Pemerintahan hingga Pembentukan Badan Baru

1 jam lalu

Gus Miftah Bertemu Jokowi, Singgung Transisi Pemerintahan hingga Pembentukan Badan Baru

Presiden Jokowi berbincang dengan pedakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah selama kurang lebih satu jam

Baca Selengkapnya

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

1 jam lalu

Setahun UU PDP, Ini Risiko Bila Indonesia Tak Kunjung Punya Lembaga Perlindungan Data Pribadi

Kebocoran data terbaru mencakup data NPWP yang ditengarai milik Presiden Jokowi dan keluarganya, serta sejumlah menteri.

Baca Selengkapnya