TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memperparah daya rusak di provinsi yang menjadi kawasan penyangga. Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah, Yusman mengatakan izin pertambangan di daerahnya meningkat sejak pembangunan pusat pemerintahan baru dimulai.

Sejak ditetapkan IKN di Kalimantan Timur, Yusman mengatakan Sulawesi Tengah dijadikan daerah satelit untuk IKN. Gubernur dua daerah tersebut telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada 2021. “Pasca MoU, ada peningkatan izin, kami identifikasi izin yang bertambah dari komoditas pertambangan,” ujarnya dalam diskusi Walhi yang dilakukan secara hybrid, Kamis, 15 Agustus 2024.

Sulawesi Tengah, ia menambahkan, menjadi pemasok utama material, yakni sebanyak 30 Juta Ton untuk mendukung proses pembagunan IKN. Walhi mendata komoditas dari pertambangan, yang dikirim ke kalimantan adalah batu kuari besar. “Izin yang meningkat untuk batu gunung kuari besar, sejak 2021 hingga sekarang perizinan batu kuari besar sudah 51,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2019 hanya terdapat 4 Konsesi Galian C. Tahun 2020 meningkat menjadi 16 konsesi. Yusman meyakini peningkatan aktivitas pertambangan ini dipicu permintaan material untuk pembagunan di daerah lain di luar Sulteng.

Peningkatan aktivitas pertambangan menurut Yusman memicu kerusakan dan dampak lingkungan yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sepanjang pesisir lansekap. Ia juga menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Sulteng sebagai kawasan penyangga IKN dan pendukung material terbesar untuk pembangunannya.

Dalam kunjungan ke Sulawesi Tengah pada 27 Maret 2024, Jokowi menyetujui rencana pengoperasian kapal Ro-Ro dari Sulawesi Tengah ke Kalimantan Timur, yang akan mendukung pendirian IKN.

"Saya setuju karena banyak bahan untuk pembangunan, utamanya batu-batuan, pasir itu berasal dari Sulawesi Tengah, mungkin hampir semuanya dari sini. Nilainya itu bukan hanya miliar, tetapi sudah triliun, sehingga yang dibangun di Kalimantan Timur, yang senang Sulawesi Tengah," ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Kementerian Sekretariat negara.

Selain dukungan material tambang, Sulawesi tengah juga mendukung pengembangan pencadangan pangan melalui program Kawasan Pangan Nusantara (KPN) atau Food Estate. Yusman mengungkap saat ini program pangan dengan luasan 15.000 hektare dibangun di empat kabupaten yakni Donggala, Toli-Toli, Sigi, dan Parigi Moutong.

Walhi juga mengkritik dampak pembangunan IKN bagi tiga kawasan lain yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono pembangunan IKN memperluas daya rusak di daerah lain yang selama ini sudah menjadi lokasi pertambangan dan industri ekstraktif. “Disiapkannya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik juga belum tentu menyerap tenaga kerja lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.

Pilihan editor: Pengamat Sebut UKT Mahal akan Menambah Angka Pengangguran Usia Muda di Indonesia