TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Tata ruang dan Infrastruktur Walhi Nasional, Dwi Sawung, ragu dengan komitmen pemerintah Prabowo meneruskan pembangunan IKN. Ia menilai pembangunan infrastruktur yang ada saat ini masih belum siap, dan butuh waktu yang panjang untuk meneruskannya.

“Melihat hitungan pembangunannya mungkin bisa selesai di atas sepuluh sampai belasan tahun membuat IKN mungkin tidak akan begitu jadi prioritas (pemerintahan Prabowo),” ujarnya dalam diskusi di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024.

Pernyataan Dwi menanggapi komitmen yang disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah soal kelanjutan pembangunan IKN. Dalam kunjungannya ke IKN bersama Joko Widodo dan anggota kabinet lain, Prabowo telah mengikrarkan penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan yang baru tersebut.

Pemimpin Partai Gerindra itu mengatakan rencana garis besar pendirian kota mencapai belasan bahkan puluhan tahun. Namun ia optimistis bisa selesai dalam 5 hingga 6 tahun ke depan. “Pasti kita selesaikan,” kata dia di IKN seperti dikutip dalam pernyataan resmi di laman sekretariat Presiden, 12 Agustus 2024.

Dwi menjelaskan, salah satu yang terberat adalah memindahkan aparatur sipil negara atau ASN dan keluarganya. Hingga saat ini, ia belum melihat wujud pembangunan fasilitas penunjang bagi warga yang akan bermukim di sana. “Sampai sekarang itu tidak diperlihatkan ASN pindah ke mana, fasilitasnya seperti apa, bagaimana bangunan sekolah dan rumah sakitnya,” kata dia.

Pengamat politik Adi Prayitno juga meragukan keberlanjutan IKN setelah transisi pemerintahan. Ia menyebut ada perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.

Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo. "Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” katanya dihubungi pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyoroti soal keragu-raguan Aparatur Sipil Negara pindah ke IKN, investasi seret, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. “Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim – jadi dalam 100 malam,” katanya

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Belum Ada Gerai Retail di IKN, Aprindo: Zona Komersial Belum Jadi