Realisasi Anggaran untuk Pembangunan IKN per Juli 2024 Mencapai Rp 11,2 Triliun

Selasa, 13 Agustus 2024 13:23 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran per Juli 2024 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp 11,2 triliun atau 26,4 persen dari pagi anggaran. Pemerintah menetapkan pagu anggaran untuk IKN sebesar Rp 42,5 triliun pada 2024.

“Tapi tidak berarti belanjanya nanti hanya Rp 11,2 triliun, masih akan ada penyerapan. Ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di kuartal 3 maupun di kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan sebesar Rp 84,2 triliun. Angka ini, kata dia, juga belum seluruhnya terserap.

Menkeu mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp 84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.

“Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukan berarti uangnya sudah keluar karena mereka have to deliver baru kita pay. Ada perjanjian kontraknya per termin,” kata dia.

Advertising
Advertising

Sri Mulyani merincikan realisasi anggaran IKN ini untuk membangun gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, dan kementerian lain, dan gedung Otorita IKN. Selain itu, anggaran ini juga untuk membangun tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN.

Tak hanya itu, dia mengatakan Kementerian Keuangan juga memberikan anggaran untuk belanja VVIP, jalan tol IKN, dan jembatan IKN. “Jembatan IKN yang kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian fasilitas air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air dan akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” kata dia.

Sementara itu, anggaran noninfrastruktur telah terealisasi Rp 2,2 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 3,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan menyiapkan pemindahan, promosi, dan sosialisasi IKN.

Pilihan Editor: Usai Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Para Menteri Bercanda tentang Kursi dan Bahlil

Berita terkait

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

11 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

12 jam lalu

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran yang Disahkan DPR dan Anggarannya

DPR menyetujui anggaran untuk program unggulan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Siang Bergizi Gratis yang dijatah Rp 71 triliun.

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

13 jam lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

14 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

14 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

15 jam lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

15 jam lalu

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani Diduga Bocor dan Dijual Rp 150 Juta

Data NPWP Jokowi, Gibran, hingga beberapa menteri diduga bocor dan dijual seharga Rp 150 juta.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Evaluasi Dugaan Kebocoran Data 6 Juta NPWP

15 jam lalu

Sri Mulyani Perintahkan Ditjen Pajak Evaluasi Dugaan Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Kebocoran data itu turut menimpa Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Diretas, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

15 jam lalu

Data NPWP Jokowi Sekeluarga Diduga Diretas, Pakar: Saatnya Presiden Bentuk Komisi Pelindungan Data Pribadi

Hacker mengklaim berhasil membobol 6 juta data NPWP, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani dan Mendag Zulhas.

Baca Selengkapnya