Ma'ruf Amin Minta Istana Wakil Presiden di IKN Nusantara Harus Ramah Lingkungan

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

Senin, 12 Agustus 2024 18:19 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) menyampaikan sambutan dalam acara Indonesia Quran Hours 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama itu mengangkat tema Indonesia Bersatu Indonesia Bangkit. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyebutkan pembangunan Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia, di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, harus ramah lingkungan sesuai konsep kota hijau. "Pembangunan Istana Wakil Presiden di Kota Nusantara harus mengutamakan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan," tegas Wapres di Penajam, Senin, 12 Agustus 2024.

Penegasan tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin pada saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Istana Wakil Presiden di ibu kota baru Indonesia, yang terletak tidak jauh dari rumah tapak menteri. "Pastikan tahap pembangunan dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan agar minimalkan kerusakan alam dan dukung efisiensi energi," tegasnya.

Aplikasi teknologi hijau penggunaan material yang berkelanjutan sangat penting, lanjut dia, sehingga Istana Wakil Presiden yang dibangun bagus secara fisik dan harmonis dengan alam sekitar. Kemudian pembangunan juga melibatkan masyarakat lokal dalam berbagai aspek pembangunan agar meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, sekaligus menunjang nilai-nilai dan budaya lokal. "Pembangunan Istana Wakil Presiden harus dilakukan dengan kualitas dan standar tinggi dari segi material, konstruksi, maupun desain," katanya. Serta, lanjut Ma'ruf, harus bisa memastikan bangunan tidak hanya baik secara estetika, tapi juga kokoh dan memiliki keamanan yang baik.

Menurut Ma'ruf, proses konstruksi Istana Wakil Presiden harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi semua aturan, perlu pengawasan yang ketat memastikan setiap langkah pembangunan berjalan sesuai perencanaan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan menurut dia harus menjadi perhatian serta harus dilakukan dengan penuh keterbukaan dalam penggunaan anggaran, pemilihan mitra kerja maupun proses pengambilan keputusan. "Seluruh pemangku kepentingan harus menjaga integritas dan bekerja dengan penuh tanggung jawab, memastikan proyek pembangunan istana wakil presiden bebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan," demikian kata Wapres Ma'ruf Amin.

Advertising
Advertising

Pilihan editor: Analis Sebut Pembebasan Bea Masuk Bibit Bisa Tingkatkan Performa Emiten Pertanian dan Peternakan



Berita terkait

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

8 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

12 jam lalu

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam pembukaan TC Timnas Indonesia di IKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

12 jam lalu

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

16 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

22 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

1 hari lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

1 hari lalu

Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

1 hari lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

1 hari lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

1 hari lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya