TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono Basuki Hadimuljono mengatakan Istana Garuda di IKN menjadi simbol kemandirian bangsa Indonesia. Pasalnya, sementara ini Istana Kepresidenan yang ada merupakan peninggalan kolonial.

"Kalau ada tamu, kita membanggakan ini peninggalan kolonial. Nah, saat ini di IKN kita bangun sendiri sebagai budaya bangsa Indonesia," tutur Basuki di sela acara Pameran Bersama Arsip Kepresidenan bertajuk "Mari Kemari ke Nusantara!" di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 26 Agustus 2019. Saat itu, Jokowi memilih Kalimantan Timur karena wilayahnya diangap minim risiko bencana, strategis, dekat wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda), memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, dan tersedia lahan 180 ribu hektare yang dikuasai pemerintah.

Adapun menurut Basuki, rencana pemindahan ibu kota sudah diwacanakan para pemimpin negara sejak pasca kemerdekaan. Beberapa kota, seperti Bandung, Jonggol, hingga Palangkaraya, sempat menjadi opsi. Namun, rencana pemindahan itu akhirnya diputuskan pemerintahan Jokowi.

"Kami mendampingi beliau waktu survei, Tadinya di Gunung Mas, di Mamuju, kemudian dipilihlah di Penajam Paser Utara," ujar Basuki.

Kendati begitu, Basuki mengatakan bahwa memindahkan ibu kota ke Kalimantan tidak hanya dilakukan secara fisik. "Berkali-kali disampaikan Pak Presiden, tak hanya memindahkan kota atau gedung tapi bertransformasi cara membangunnya, bekerjanya, dan budayanya," kata dia.

Bila menilik jadwal perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Pemerintah sudah mengucurkan APBN senilai Rp 72,5 triliun untuk IKN sejak 2022 hingga 31 Mei 2024. Sementara, investasi yang dibukukan dari enam kali tahap groundbreaking baru mencapai Rp 51,3 triliun.

Jokowi kemudian membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN melalui Keppres Nomor 25 Tahun 2024 yang diteken pada Senin, 5 Agustus 2024. Satgas ini ditugaskan untuk mempercepat realisasi investasi untuk pembangunan ibu kota baru. Saat ini, Basuki mengklaim ada 60 investor yang sedang diproses. Dua di antaranya, merupakan investor asing dari Jepang dan Cina. "Ini akan kami percepat lagi (realisasinya)" ujar Basuki.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menduga Satgas Percepatan Investasi di IKN dibentuk lantaran pemerintah sulit mendatangkan investor untuk IKN. Padahal sebelumnya, Jokowi juga membentuk Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di IKN yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Satgas baru ini mengindikasikan kegagalan Satgas yang lama dalam mendatangkan investasi ke IKN," kata Suryadi melalui keterangan yang diterima Tempo pada Rabu, 5 Agustus 2024. "Orangnya terus berganti tapi investasi tak kunjung teratasi."

Suryadi lantas menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab saat ini, fasilitas di IKN masih sangat minim. Padahal, anggaran dari APBN yang dialokasikan pemerintah untuk mendanai proyek itu sudah hampir habis.

"Bila pembangunan IKN dipaksakan tanpa adanya investor besar, berpotensi membebebani APBN. Ini tidak sesuai janji Jokowi pada awal perencanaan pembangunan ibu kota baru," kata Suryadi.

Pilihan Editor: PLN Targetkan Jaringan Listrik di Inti IKN Rampung Sebelum HUT ke-79 RI, Berikut Deretan Proyeknya