TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta membantah data Kementerian Tenaga Kerja yang menyebutkan mayoritas pemutungan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari-Juli 2024 terjadi di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jakarta, Hari Nugroho mengatakan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 8 Agustus 2024, tren PHK mengalami penurunan sebesar 31persen pada periode tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023 sebanyak 307 kasus melibatkan 847 orang pekerja.

Sebelumnya data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia mengalami PHK dari Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas terjadi di Jakarta, dengan persentase sebesar 23,29 persen atau sebanyak 7.469 pekerja.

Hari Nugroho menjelaskan menurut data PHK sesuai dengan Laporan Portal SIGAP Hubungan Industrial Kemnaker RI untuk DKI Jakarta, jumlah pada periode Januari sampai Juni 2024 sebanyak 7.469 orang. Namun ternyata tak semua berdomisili di wilayah Jakarta.

“Memang data yang dipakai itu berdasarkan portal Kemnaker berkaitan dengan jaminan sosial BPJS sehingga data itu terintegrasi secara nasional dan di Jakarta setelah saya cek tidak seluruhnya pegawai itu berdomisili di Jakarta. Sehingga terjadi selisih angka itu,” kata Hari.

Ia menjelaskan, saat ini tercatat 1.491 perusahaan dengan kantor pusat berdomisili di Jakarta yang mempunyai cabang di berbagai wilayah luar Jakarta, namun mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh kantor pusat di Provinsi Jakarta.

Hari mengatakan, sesuai laporan yang dihimpun dari Sudin Nakertansgi, lima wilayah kota terdapat tujuh perusahaan rintisan (start up) yang telah melakukan PHK serta memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) periode Januari-Juni 2024.

Data selisih PHK yang dicatatkan pada Dinas maupun Suku Dinas Nakertransgi sebanyak 847 orang pekerja. Sedangkan data PHK yang memanfaatkan program JKP sebanyak 982 orang pekerja.

“Itu data rilis yang Dinas Nakertransgi punya, dari kasus masuk sampai proses penanganan. Laporan selalu ada tiap bulan, kasus yang masuk kita rekap per triwulan dan juga kita sisir. Dari portal Kemnaker benar hanya saja tidak semuanya di Jakarta,” kata Hari.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Nakertransgi terus berupaya untuk menekan angka pengangguran di Jakarta dengan melaksanakan berbagai program penyerapan tenaga kerja.

Salah satu upaya menekan angka pengangguran dilakukan dengan mengadakan pelatihan kerja di lima wilayah, program magang, menggandeng banyak perusahaan melalui MoU, bursa kerja (job fair) baik tatap muka maupun online di portal Kemnaker termasuk pengembangan kewirausahaan.

Hari menilai, jika dilihat dari data, tren PHK turun dari 2022 sampai 2024. Artinya, sisi pembinaan membuahkan hasil seperti program pelatihan dimana akhirnya Jakarta bisa menciptakan wirausaha atau Jakpreneur.

“Persentase penyerapan kerja di Jakarta justru 40-50 persen tiap tahunnya, kita targetkan ke depan di atas 70 persen. Untuk memfasilitasi 847 orang yang ter-PHK tadi akan kami bina untuk ditingkatkan keterampilannya. Kami punya datanya by name by address,” kata Hari.

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak semua pengangguran di wilayahnya merupakan warga Jakarta terkait dengan data yang memperlihatkan tingginya angka pengangguran di DKI Jakarta akibat kasus PHK.

"Berdasarkan data memang PHK tinggi. Tetapi data itu juga memperlihatkan mereka yang kehilangan pekerjaan tidak murni warga Jakarta atau warga yang sudah lama tinggal," kata Heru saat dijumpai di Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, beberapa orang-orang tersebut merupakan warga yang memang datang ke Jakarta dan tinggal dengan keluarga atau kerabatnya dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan.

Sebagian dari mereka ada yang belum mendapat pekerjaan. Mereka pun terdata dan masuk dalam angka PHK di Jakarta.

Terkait dengan korban PHK di Jakarta, Heru mengatakan Pemprov Jakarta nanti bakal memberikan fasilitas pelatihan kerja kepada warga yang terkena PHK itu.

“Iya kami fasilitasi (korban PHK)," ujar Heru.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat tenaga kerja atau buruh yang dilaporkan kena PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jakarta.

Kasus PHK di Jakarta mencapai 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan hingga Juni 2024. Berikut 10 provinsi dengan PHK terbanyak periode Januari-Juni 2024, dikutip dari laman Satu Data Kemenaker:

1. Jakarta: 7.469
2. Banten: 6.135
3. Jawa Barat: 5.155
4. Jawa Tengah: 4.275
5. Sulawesi Tengah: 1.812
6. Bangka Belitung: 1.527
7. Riau: 833
8. Jawa Timur: 819
9. Kalimantan Barat: 785
10. Sumatera Utara: 539

Pilihan Editor Pabriknya Diresmikan Presiden Jokowi, Apa Itu Anoda Baterai Lithium?