TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memperketat pengawasan industri hilirisasi nikel agar tidak kontradiktif dengan target transisi energi berkelanjutan, khususnya dalam penggunaan energi fosil dalam proses pengolahan nikel. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati mengatakan pembukaan PLTU batu bara baru untuk operasi pabrik nikel akan lebih selektif.

"Kita akan lebih selektif dalam hal ini. Pemerintah tidak ingin membuka PLTU batu bara yang akan menambah emisi. Tentunya kita juga mendorong energi baru dan terbarukan," kata Vivi saat ditemui di Ayana Hotel Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Vivi mengatakan pemerintah juga memproyeksikan untuk menutup PLTU batu bara pada 2050. Seiring dengan rencana tersebut, dia mengatakan industri hilirisasi nikel akan diperketat dengan penerapan teknologi carbon capture and storage atau CCS pada PLTU batu bara.

"Banyak teknologi yang mengarah kepada penerapan energi bersih. Seperti penerapan carbon capture storage, misalnya, kita tetap menggunakan batu bara tapi mencegah dampak emisi ke atmosfer, kita akan upayakan ini untuk mencapat net zero emission," ujar dia.

Dia menambahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), pemerintah berfokus dalam pengembangan hilirisasi energi baru dan terbarukan, salah satunya dengan pemanfaatan sumber panas bumi yang belum tergarap maksimal.

"Strategi ini akan kita maksimalkan sebelum infrastruktur energi terbarukan selesai. Jadi kita sekarang bicara transisi yang harus disiapkan sedetail mungkin," katanya.

Kendati demikian, ia mengakui hingga saat ini capaian untuk beralih dari energi fosil masih rendah. Dia menyebut industri masih sangat bergantung pada batu bara.

"Upaya untuk memperluas bauran ketenagalistrikan kita dari energi terbarukan masih sangat lambat programnya. Sampai saat ini masih belum mencapai target yang ditatapkan dalam RPJMN," katanya.

Pilihan Editor: PLN Akan Terapkan CCS untuk Dekarbonisasi Sektor Kelistrikan, Bersiap Uji di 4 PLTU