TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan budget atau anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Namun dia belum bisa memastikan besarannya.

Moeldoko mengatakan pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghitung kemampuan APBN untuk pembiayaan IKN. “Kan melihat prioritasnya. Kalau ditanya sekarang bagaimana besarannya itu bisa asas fleksibilitas, melihat kebutuhan,” kata Jenderal TNI Purnawirawan ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2024. Ratas kemarin memfinalkan arahan dari Jokowi maupun Prabowo untuk RAPBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa memastikan mengenai anggaran bagi proyek IKN yang dikomitmenkan Prabowo pada RAPBN 2025. Bendahara negara hanya mengatakan bahwa anggaran untuk IKN akan dituangkan dalam Nota Keuangan pada 16 Agustus, sementara rincian alokasi program makan siang akan disampaikan oleh tim Prabowo.

Pemerintah menetapkan komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.

Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo sebelumnya muncul sebab mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Dalam RAPBN tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp71 triliun untuk menjalankan program makan gratis secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.

KSP Moeldoko menyoroti bahwa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo merupakan sesuatu dalam satu garis lurus. Prinsip ini juga berlaku bagi pembangunan proyek IKN yang dicanangkan oleh Jokowi.

“Secara besarannya, mampunya, bahwa transisi ini adalah transisi in line. Itu yang dilihat. Bukan transisi yang disruptive atau distorted. Sehingga (keberlanjutan IKN) tidak perlu dikhawatirkan,” kata Moeldoko.

Pilihan Editor: Pemerintah Sewa Seribu Unit Mobil untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN, Ekonom: Menghamburkan Uang Negara