ASN ke IKN: Prioritas Lajang hingga Rumah Susun

Reporter

Karunia Putri

Editor

Bram Setiawan

Senin, 5 Agustus 2024 15:19 WIB

Pekerja berjalan di kawasan Rusun ASN di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur, Selasa, 30 Juli 2024. Rumah susun ASN tersebut nantinya akan menjadi hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa 1.740 Aparatur Sipil Negara atau ASN akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada September 2024. Pemindahan ini akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2030.

1. Risiko Pemindahan ASN ke IKN

Lembaga kajian kebijakan Next Policy mengungkapkan, rentannya risiko pemindahan ASN ke IKN. Direktur Eksekutif Next Policy, Grady Nagara mengatakan, potensi masalah soal sosial, kesehatan, dan ketimpangan ekonomi di sekitar IKN. Menurut dia, kebijakan dan infrastruktur pendukung, seperti rumah sakit dan layanan kesehatan, untuk mengatasi risiko ini.

“Mitigasi ini perlu dilakukan untuk mengurangi dampak tingkat stres dan tidak mengganggu kinerja ASN nantinya," kata Grady pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Grady juga mencatat banyak ASN enggan pindah karena khawatir fasilitas pendidikan dan layanan publik di IKN. Menurut survei sederhana terhadap 400 ASN, mereka cemas, anak-anak mereka dapat mengakses sekolah dan layanan publik lainnya di IKN.

2. Prioritas ASN Lajang

Advertising
Advertising

ASN yang masih lajang akan diprioritaskan untuk pindah terlebih dulu ke IKN. Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Arizal mengatakan, kebijakan ini disesuaikan dengan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN.

"Ada perkembangan terbaru. Waktu sidang ratas (rapat terbatas) kemarin, arahannya yang pindah tahap awal mereka (ASN) yang masih lajang," kata Arizal pada Sabtu, 3 Agustus 2024. ASN yang sudah berkeluarga diminta untuk tidak membawa pasangan mereka terlebih dahulu agar proses adaptasi lebih mudah dan fasilitas hunian lebih efisien.

3. Pembangunan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita IKN, Alimudin mengatakan, pemerintah akan memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di IKN. Ia menyatakan, pemerintah sedang membangun sejumlah sekolah berstandar internasional untuk anak-anak ASN. Beberapa sekolah yang akan dibangun antara lain Bina Bangsa School dan Jakarta International School.

Adapun tiga rumah sakit, yaitu Hermina, Abdi Waluyo dan Mayapada sedang dalam tahap pembangunan. “ASN yang pindah akan didata, anaknya usia berapa, anaknya ada berapa orang dan sebagainya. Ini bertujuan untuk penyediaan sekolah. Sekolah sudah disiapkan, bahwa itu maksimal, tentu belum. Karena pembangunan masih terus berlangsung,” katanya pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

4. Rumah Susun ASN

Alimudin menjelaskan, 21 tower rumah susun untuk hunian ASN telah rampung dibangun. Pemerintah juga melakukan pendataan lengkap terhadap ASN yang akan dipindahtugaskan, termasuk usia dan jumlah anak mereka, untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai.

"Jadi tower-tower yang dibangun oleh pekerja konstruksi yang hari ini sudah 27 ribu pekerja dan sekitar 10-20 persen adalah warga lokal yang bekerja, sudah selesai (membangun) 21 tower untuk ASN, untuk pindah," kata Alimudin dalam ASN Festival 2024, di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.

5. ASN Lajang Berbagi Tempat Tinggal di IKN

Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, ASN yang belum menikah diminta untuk berbagi unit tempat tinggal di IKN. Penggunaan bersama unit tempat tinggal ini dilakukan berdasarkan status pernikahan, bukan golongan eselon.

ASN yang belum menikah akan berbagi unit dengan yang lain yang juga belum menikah. Jika ASN yang sudah berkeluarga, maka akan mendapat satu unit apartemen yang lebih luas, sekitar 98 meter persegi.

“Ini mengacu pada kesiapan hunian yang ada di IKN. Targetnya kurang lebih dalam waktu pendek kalau sesuai skenario terakhir akan ada 3.200-an ASN yang pindah kalau sharing unitnya. Tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an,” ucap Anas pada Senin, 29 Juli 2024

DANIEL A. FAJRI | NANDITO PUTRA | ANDIKA DWI | ANTARA

Pilihan Editor: Next Policy Beberkan Risiko Kepindahan ASN secara Massal ke IKN

Berita terkait

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

13 jam lalu

Warga Desak Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol IKN, Basuki Hadimuljono: Sedang Diinventarisasi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim tidak ada kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek tol IKN.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

13 jam lalu

Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.

Baca Selengkapnya

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

17 jam lalu

TC Timnas Indonesia di IKN Bakal Dibuka 11 Oktober, Erick Thohir Pastikan Presiden FIFA Hadir saat Pembukaan

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir dalam pembukaan TC Timnas Indonesia di IKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

17 jam lalu

Jokowi Bakal Resmikan Tol Yogya-Solo Seksi Kartasura-Klaten Hari ini

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

21 jam lalu

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

1 hari lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

1 hari lalu

Dampak Pembangunan IKN, Harga Tanah di Penajam Paser Utara Melonjak 70 Kali Lipat

Nilai jual objek tanah sebelum IKN dibangun Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Baca Selengkapnya

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

1 hari lalu

Cara Daftar Kunjungan ke IKN untuk Masyarakat Umum dan Syaratnya

Otorita IKN membuka kesempatan kunjungan kepada masyarakat, berikut ketentuan dan cara daftarnya

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

1 hari lalu

Basuki Hadimuljono Siapkan Rp 9,11 Triliun untuk IKN dari Tambahan Anggaran 2025

PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

1 hari lalu

Jokowi Tunggu Kesiapan IKN sebelum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Ini Bukan Pindahan Rumah

Jokowi blak-blakan soal alasan Keputusan Presiden atau Keprres Pemindahan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya