Jokowi Pimpin Rapat RAPBN 2005 Didampingi Prabowo, Wanti-wanti Risiko Perlambatan Ekonomi hingga Penerimaan Negara

Senin, 5 Agustus 2024 11:43 WIB

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 di Kantor Presiden, Istaa Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju untuk membahas rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN 2025.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden Jakarta itu, Kepala Negara didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi tampak duduk di tengah, kemudian diapit oleh Menhan Prabowo di sisi kanannya, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sisi kanan.

Salah satu yang ditekankan Presiden dalam rapat itu adalah pentingnya mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Sebab, bila tidak dimitigasi, perlambatan ekonomi global dapat menyebabkan krisis pangan dan naiknya harga minyak.

"Yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas kepada krisis pangan, harga minyak yang naik," ujar Jokowi, Senin, 5 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Saat membuka rapat terbatas itu, Kepala Negara juga menyebutkan soal RAPBN 2025 yang akan dibahas. "Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai RAPBN 2025 dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih," tuturnya.

Advertising
Advertising

Ia juga menggarisbawahi rencana kerja pemerintah dan rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 dapat mengakomodasi semua program yang dicanangkan oleh pemerintahan selanjutnya, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

Rapat itu dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menko bidang Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Berikutnya ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Pilihan Editor: Utang RI Naik jadi Rp8.444 Triliun, Anak Buah Sri Mulyani: Penarikan untuk Antisipasi Ketidakpastian Global

Berita terkait

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

7 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

7 jam lalu

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

Panitia PON Aceh-Sumut memastikan upacara penutupan digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut pada Jumat malam, 20 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

7 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

7 jam lalu

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Jokowi menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Baca Selengkapnya

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh optimistis klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

8 jam lalu

Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

Sandiaga Uno menyadari posisi politiknya saat ini sehingga terkait formasi menteri di kabinet Prabowo ia tak terlalu berharap banyak.

Baca Selengkapnya

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

8 jam lalu

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Presiden Jokowi meresmikan Seksi I jalan tol Solo - Yogyakarta-Bandara YIA Kulon Progo di Gerbang Tol Banyudono.. Menyingkat waktu perjalanan ke Yogya

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

8 jam lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Segmen Kartasura-Klaten, hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

8 jam lalu

UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas

Baca Selengkapnya

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

9 jam lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya