TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyoroti masalah deflasi yang tengah terjadi selama tiga bulan akhir di Indonesia. HIPMI memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Penurunan daya beli masyarakat yang ditandai dengan deflasi tiga bulan berturut-turut menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam perekonomian Indonesia. "Deflasi sering kali merupakan tanda bahwa permintaan agregat dalam perekonomian menurun, yang bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,' kata Anggawira, berdasarkan siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 2 Agustus 2024.

Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada kondisi ini, kata Anggawira, antara lain ketidakpastian ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian domestik, mengurangi ekspor dan investasi asing. Selain itu, data menunjukkan penurunan konsumsi pada sektor makanan, minuman, dan rokok yang mungkin disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang pokok atau penurunan pendapatan masyarakat.

"Meskipun inflasi yang terkendali merupakan hal yang baik, inflasi yang terlalu rendah atau deflasi dapat menandakan lemahnya permintaan konsumen," katanya.

Solusi pertama untuk mengatasi deflasi, menurut Anggawira, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan stimulus fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi, seperti program bantuan sosial atau pengurangan pajak yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan ramah investasi untuk menarik investasi domestik maupun asing, serta memperbaiki infrastruktur dan regulasi juga merupakan langkah penting.

Kedua, Anggawira mendorong penguatan sektor riil dengan memberikan insentif atau subsidi untuk sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata yang memiliki multiplier effect tinggi.

Ketiga, diversifikasi produk ekspor dan membuka pasar baru dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang mungkin sedang lesu.

Terakhir, melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Hal ini di antaranya reformasi birokrasi, penguatan sistem pendidikan, pelatihan kerja dan digitalisasi ekonomi,

"Langkah-langkah ini perlu diambil secara cepat dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia, serta mencegah dampak lebih lanjut dari deflasi yang berkepanjangan," ujar Anggawira.

Anggawira optimis bahwa dengan implementasi kebijakan yang tepat, perekonomian Indonesia dapat pulih dan kembali tumbuh secara berkelanjutan.

Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Pekerja Celaka karena UU Cipta Kerja