Agenda Jokowi di IKN sebelum 17 Agustus: Ketemu Gubernur se-Indonesia dan Sidang Kabinet, Tunda Undang Projo

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 1 Agustus 2024 17:50 WIB

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media usai membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Forum interaksi dan kolaborasi yang diikuti oleh mitra strategis Bank Indonesia, asosiasi, industri, UMKM, akademisi, dan masyarakat ini bertujuan mempercepat transformasi Ekonomi Keuangan Digital (EKD) nasional dalam rangka menciptakan ekonomi & keuangan yang inklusif, mendukung inovasi, dan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 11-13 Agustus 2024. Ada sejumlah agenda, termasuk memimpin sidang kabinet perdana di kota baru pengganti ibu kota Jakarta itu.

"Ya tanggal 11 (Agustus) beliau (Presiden) ke sana, nanti tanggal 12-nya (Agustus) direncanakan, itu baru direncanakan, untuk sidang kabinet di sana," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Presiden bertolak ke IKN pada Minggu, 11 Agustus 2024, dan keesokan harinya memimpin sidang kabinet, dan pada Selasa, 13 Agustus 2024, bertemu Gubernur dari seluruh Indonesia yang diundang menyaksikan kemajuan pembangunan IKN.

Semula, Presiden dijadwalkan bertemu 500 relawan pendukungnya, Projo, yang diundang ke IKN pada 10-11 Agustus. Namun undangan ini ditunda. Menurut Ketua Projo Budi Arie Setiadi, ia sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal penundaan Kamis pagi.

“Ini kan 17 Agustusan dulu, sampai upacara 17 Agustus, baru kami ke sana. Jadi mungkin tanggal 24-25 Pak Jokowi ajak relawan ke IKN,” kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Advertising
Advertising

Basuki menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan berada di IKN pada 11-13 Agustus 2024, kemudian kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 2024.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengatakan bahwa sidang kabinet di IKN akan diselenggarakan setelah memastikan prasarana penunjang, seperti listrik, air conditioner (AC) hingga furnitur tersedia.

Basuki pun merinci bahwa furnitur atau perabotan untuk kelengkapan sidang sudah dikirim dari Sekretariat Negara (Setneg) ke IKN, begitu juga dengan AC yang sudah tersedia.

"Furnitur kan dari Setneg sudah di sana semua, tinggal masang-masang. (AC) udah saya rasa," kata Basuki.

Sementara untuk air, Basuki memastikan pasokan sudah tersedia sampai ke Hotel Nusantara yang sebelumnya ditinjau oleh Presiden Jokowi, serta sampai ke persil-persil Gedung Kemenko.

Menjelang Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 di IKN, Basuki memastikan jalan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sudah bisa dilalui, begitu juga dengan kesiapan Lapangan Upacara, Istana Garuda dan Istana Negara.

Dalam rentang waktu berada di IKN, Presiden dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk lima proyek pembangunan, antara lain Kantor Bank BCA, Indogrosir, dan Swiss-Belhotel.

"Beliau di sana 11,12,13 (Agustus), 14 (Agustus) pulang, jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga," kata Basuki.

Alasan Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Diteken

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa Pemerintah belum Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara karena memperhitungkan sejumlah variabel.

"Belum, belum diterbitkan. Keppres untuk pemindahan ibu kota negara itu 'kan banyak variabel yang harus dihitung," kata Mensesneg Pratikno di Jakarta, Kamis.

Salah satu yang perlu dipertimbangkan, kata dia, adalah mengenai pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang harus dilaksanakan di ibu kota negara.

"Pelantikan presiden itu 'kan harus dilaksanakan di ibu kota negara. Jadi, kalau ada keppres pemindahan, berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sampai sekarang keppres belum diterbitkan," katanya.

Menyoal peluang pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih masih di Jakarta, Pratikno belum dapat memastikan hal tersebut.

"Nanti kita lihat," ujarnya.

Berdasarkan catatan, Presiden Joko Widodo pada 8 Juli 2024 pernah menyatakan bahwa penerbitan Keppres IKN tergantung pada progres pembangunan di IKN.

Ia mengatakan bahwa keppres bisa diterbitkan pemerintahan saat ini atau di pemerintahan berikutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, Jokowi akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

ANTARA | DANIEL A FAJRIE

Pilihan Editor Ini Kata Menteri sampai Presiden Jokowi Soal Reshuffle

Berita terkait

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

22 menit lalu

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

The Prakarsa mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio pajak.

Baca Selengkapnya

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

8 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

8 jam lalu

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

Panitia PON Aceh-Sumut memastikan upacara penutupan digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut pada Jumat malam, 20 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

8 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

8 jam lalu

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Jokowi menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Baca Selengkapnya

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

8 jam lalu

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Presiden Jokowi meresmikan Seksi I jalan tol Solo - Yogyakarta-Bandara YIA Kulon Progo di Gerbang Tol Banyudono.. Menyingkat waktu perjalanan ke Yogya

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

9 jam lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Segmen Kartasura-Klaten, hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

9 jam lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

9 jam lalu

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

Jokowi mengatakan bahwa ke depan, peluang kerja akan lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja yang membutuhkan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

10 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya