Badan Pangan Nasional: Harga Beras Mahal karena Logistik dan Penurunan Produksi

Reporter

Nandito Putra

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 1 Agustus 2024 07:21 WIB

Pekerja tengah melakukan bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Harga beras premium naik 2,97 persen menjadi Rp15.960 per kg dibandingkan hari sebelumnya dan harga beras medium naik 2,51 persen menjadi Rp13.870 per kg. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras dalam enam bulan terakhir terus melonjak naik. Saat ini, berdasarkan data Badan Pangan Nasional per 31 Juli 2024, rata-rata harga beras nasional untuk jenis medium menyentuh Rp 15. 540 per liter, naik dari Rp 14.550 pada awal tahun.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) per 31 Juli 2024, harga rata-rata untuk beras premium tercatat Rp 16.350 per liter. Harga tersebut turun tipis dibanding kuartal I, yang tercatat Rp 16.410 per liter naik 3,2 persen dibanding bulan sebelumnya (month-on-month), atau melonjak 21,3 persen dibanding setahun lalu (year-on-year/yoy).

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan pada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yusra Egayanti mengatakan ada beberapa faktor yang bikin harga beras terus melonjak.

Faktor pertama, kata Yusra, persoalan sistem logistik yang membuat harga beras semakin mahal ketika sampai di pasaran. Selain itu, kata dia, faktor lainnya adalah penurunan produksi beras yang dibarengi dengan tingginya permintaan.

Untuk itu, dia mendorong diversifikasi pangan untuk terhindar dari krisis beras. Yusra juga menyoroti mahalnya harga beras di kawasan timur Indonesia.

Advertising
Advertising

“Walaupun kenyataan di daerah timur yang makanan pokoknya jagung dan sagu, malah beralih ke beras. Dan itu tugas kita bersama supaya bisa meningkatkan produksi dan diservikasi pangan,” kata Yusra di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Saat ini, mengacu data PIHPSN, harga beras premium di Papua mencapai Rp 18.400 per liter.

Yusra mengatakan Indonesia akan menghadapi tantangan lain seperti pelemahan ekonomi yang dipicu kondisi geopolitik dan perubahan iklim. Dia mengatakan, untuk terhindar dari krisis pangan, pemerintah harus lepas dari ketergantungan impor beras.

“Walaupun kita tinggal bilang kalau pangan kurang, kita bisa impor. Tapi situasi saat ini di beberapa negara tentu mengamankan pangannya sendiri. Di situasi ini, tidak bisa dipastikan negara yang untuk mengekspor pangan, dan ini menjadi tantangan bagi kita semua,” kata dia.

Dia menambahkan organisasi pangan dunia atau FAO memprediksi produksi pangan dunia harus digenjot hingga 70 persen pada 2050. Dia mengatakan jumlah itu baru mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan warga dunia yang pada tahun itu diperkirakan berjumlah 9 miliar jiwa.

“Indonesia mau tidak mau adalah bagian dari itu dan tentunya ketahanan pangan dalam negeri harus diupayakan segera,” katanya.

Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Pekerja Celaka karena UU Cipta Kerja



Berita terkait

Perum Bulog Gelar IIRC 2024: Bahas Perubahan Iklim, Geopolitik, hingga Distribusi Beras di Dunia

2 jam lalu

Perum Bulog Gelar IIRC 2024: Bahas Perubahan Iklim, Geopolitik, hingga Distribusi Beras di Dunia

Direktur Bulog Sonya Mamoriska menyatakan IIRC 2024 akan membahas isu iklim, gangguan ekonomi, geopolitik yang berdampak pada produksi beras.

Baca Selengkapnya

Bulog Gelar Indonesia International Rice Conference di Bali, Apa yang Akan Dibahas?

7 jam lalu

Bulog Gelar Indonesia International Rice Conference di Bali, Apa yang Akan Dibahas?

Acara Bulog bertajuk Rice Resilience: Adapting to Global Challenges ini berlangsung di International Convention Center - The Westin Nusa Dua, Bali.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

7 hari lalu

Antisipasi Demurrage, Dirut Bulog: Saya Orang Lama di Pelabuhan

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi demurrage terulang. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

7 hari lalu

Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

Pengamat pertanian dari CORE, Eliza Mardian, menyoroti langkah Menteri Erick Thohir merombak direksi Bulog. Serapan gabah petani dinilai belum maksima

Baca Selengkapnya

Permintaan Beras Diprediksi akan Meningkat Menjelang Pilkada

16 hari lalu

Permintaan Beras Diprediksi akan Meningkat Menjelang Pilkada

Kecenderungan calon kepala daerah berkampanye dengan membagikan beras akan meningkatkan kebutuhan beras saat Pilkada.

Baca Selengkapnya

Bapanas Catat Harga Sejumlah Komoditas Pangan Mayoritas Naik

21 hari lalu

Bapanas Catat Harga Sejumlah Komoditas Pangan Mayoritas Naik

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 06.35 WIB, harga komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional rata-rata naik

Baca Selengkapnya

Daftar Formasi CPNS Bapanas 2024 untuk Lulusan D3 hingga S1 dan Kisaran Gajinya

22 hari lalu

Daftar Formasi CPNS Bapanas 2024 untuk Lulusan D3 hingga S1 dan Kisaran Gajinya

Berikut ini deretan formasi CPNS Badan Pangan Nasional 2024 untuk lulusan D3, D4, dan S1 beserta kisaran gajinya per bulan.

Baca Selengkapnya

Kementerian Pertanian Targetkan 3 Juta Hektare Sawah di Pemerintahan Prabowo

34 hari lalu

Kementerian Pertanian Targetkan 3 Juta Hektare Sawah di Pemerintahan Prabowo

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pembukaan 3 juta hektare sawah di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ketergantungan Beras Impor Meningkat, Indef: Swasembada Pangan Sulit Tercapai

35 hari lalu

Ketergantungan Beras Impor Meningkat, Indef: Swasembada Pangan Sulit Tercapai

Ekonom Indef mengatakan Indonesia sulit mencapai swasembada pangan di saat ketergantungan pada beras impor justru meningkat.

Baca Selengkapnya

1.600 Kontainer Beras yang Sempat Tertahan di Pelabuhan, Bulog: Bukan Impor Ilegal

40 hari lalu

1.600 Kontainer Beras yang Sempat Tertahan di Pelabuhan, Bulog: Bukan Impor Ilegal

Bulog mengatakan bahwa 1.600 kontainer berisi beras yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak bukan barang impor ilegal.

Baca Selengkapnya