Arifin Tasrif Sebut Pemerintah Masih Kaji Penerapan BBM Rendah Sulfur: Lagi Dimatangkan

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Rabu, 31 Juli 2024 16:51 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai menghadiri Indonesia EBTKE Conex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 12 Juli 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah masih mengkaji rencana penerapan bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur. Ia belum bisa memastikan apakah jenis BBM ini bakal dirilis 1 September mendatang.

"Lagi dimatangkan," ujar Arifin Tasrif ketika ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Ia mmenjawab pertanyaan wartawan soal rencana produksi jenis BBM itu.

Arifin Tasrif juga belum bisa memastikan apakah BBM rendah sulfur itu bakal disubsidi pemerintah. "Lagi dibahas," ujarnya.

Sebelumnya, ihwal BBM rendah sulfur, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah mengambil langkah seiring isu polusi yang semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, bahan bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang masalah tersebut.

“(BBM) kita sulfur tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan ketika ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar bahan bakar kita makin bersih.”

Advertising
Advertising

Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan soal kesiapan dan ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas harga bahan bakar minyak, harganya bisa semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.

“Kalau pemerintah kan pasti melihat dari sisi suplai ada, masyarakat tetap terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa dipastikan,” kata Dadan.

Selain mengkaji kesiapan penggunaan BBM rendah sulfur, Dadan mengatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia memastikan tidak ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang disiapkan pemerintah adalah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Dadan mengatakan pemerintah akan tetap menyediakan suplai BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Namun karena subsidi BBM selama ini sering bocor ke kalangan mampu yang tidak berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. "Dipastikan siapa yang layak mendapat Pertalite," ujarnya.

Pilihan Editor: Kebakaran di SPBU Colomadu Karanganyar, Muncul Percikan Api di Mobil usai Pengisian BBM


Berita terkait

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

2 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM akan Tambah Kapasitas PLTS Cirata

2 hari lalu

Kementerian ESDM akan Tambah Kapasitas PLTS Cirata

Kementerian ESDM direncanakan akan menambah kapasitas di PLTS Cirata sekitar 500MW. Sebelumnya, PLTS Cirata memiliki kapastitas 192MWp.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir, INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK

6 hari lalu

Terkini: Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir, INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri di IKN hari ini.

Baca Selengkapnya

Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

6 hari lalu

Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Wacana Subsidi tiket KRL berbasis NIK mengemuka usai Menhub Budi Karya. Diskusi INDEF bahas dalam diskusi Kelas Menengah Turun Kelas.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru

7 hari lalu

Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru

Kemenhub menyatakan sudah memiliki kajian untuk menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp 1.000 hingga 2.000.

Baca Selengkapnya

Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum

7 hari lalu

Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum

Menteri Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan menyelesaikan sejumlah investasi yang tertunda. Termasuk di proyek Rempang Eco-City.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

7 hari lalu

Anggota DPR Sebut Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan 70 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Jalankan Program Prabowo, Bahlil Sebut ESDM Berencana Bangun Pipa Gas dari Aceh sampai Jawa

8 hari lalu

Jalankan Program Prabowo, Bahlil Sebut ESDM Berencana Bangun Pipa Gas dari Aceh sampai Jawa

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM akan membangun industri Liquefied Petroleum Gas untuk di dalam negeri dengan memanfaatkan tanaman C3 dan C4

Baca Selengkapnya

Jokowi Terbitkan Aturan Cadangan Penyangga Energi, DEN Sebut Perlu Anggaran Rp 70 Triliun

8 hari lalu

Jokowi Terbitkan Aturan Cadangan Penyangga Energi, DEN Sebut Perlu Anggaran Rp 70 Triliun

Presiden Jokowi merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Sebut Kinerja Penjualan Eceran di Agustus 2024 Meningkat, Ini Rinciannya

9 hari lalu

Bank Indonesia Sebut Kinerja Penjualan Eceran di Agustus 2024 Meningkat, Ini Rinciannya

Bank Indonesia menyebut kinerja penjualan pada Agustus 2024 meningkat. IPR kinerja penjualan eceran mencapai 215,9 atau tumbuh 5,8 persen yoy.

Baca Selengkapnya