Luhut: Proyek Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Akan Diteruskan Pemerintahan Prabowo

Rabu, 31 Juli 2024 13:11 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berbincang dengan peserta The 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di pelataran Jakarta Convention Center (JCC) di Kompleks Gelora Bung Karno, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan proyek penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS/CCUS) akan tetap berlanjut di masa pemerintahan mendatang—atau presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Luhut, siapa pun presiden nanti proyek tersebut akan terus berlanjut. "Saya kira Presiden Prabowo juga akan menyetujui. Kami sudah melaporkan ke beliau," ujar Luhut, di Jakarta Convention Center di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.

Dalam beberapa kesempatan Luhut menjelaskan saat ini ada dua proyek CCS/CCUS yang tengah berjalan di Indonesia. Kedua proyek itu memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang terbilang besar. Salah satunya adalah BP Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, yang mempunyai kapasitas penyimpanan karbon sebesar 1,8 gigaton karbon sioksida atau CO2.

Proyek di BP Tangguh ini disebut memiliki potensi besar menjadi hub CCS pertama di Indonesia. Ia tak hanya menangkap dan menyimpan CO2 dari berbagai industri di Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Dia mencontohkan, seperti yang ada di pelabuhan terbesar di Nagoya, Jepang.

Kedua, proyek CCS Sunda Asri. Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Pertamina dan ExxonMobil. Ia berpotensi menjadi CCS hub lainnya di bagian barat Indonesia yang memiliki potensi menyimpan CO2 dari Singapura dan industri-industri domestik yang sulit mengurai emisi. BP Tangguh dan Sunda Asri dikerjakan oleh PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil.

Advertising
Advertising

Menurut Luhut, di Indonesia saat ini telah memiliki total 15 proyek potensial CCS dengan target onstream pada 2026-2030. Dia juga menjelaskan soal investasi CCS di Tangguh dan Sunda Asri. "Kalau itu, ya investasinya itu 1,2 miliar dolar yang bisa didapat di sana," ucap dia.

Dia mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 630 giga ton potensi CCS. "Terus kita lagi hitung berapa sih angka yang bisa didapat oleh pemerintah. Kita punya 630 giga ton. Dengan 630 giga ton potensi CCS, kita saling berupaya untuk bisa nanti capture CO2 tadi," ujar dia.

Penjelasan Luhut soal penangkapan dan penyimpanan karbon ini disampaikan seusai menghadiri The 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024. Kegiatan ini berlangsung mulai 31 Juli-1 Agustus 2024 di JCC, dan terdiri atas forum/konferensi, pameran, dan short course.

Menurut dia, forum ini menyoroti pentingnya penerapan teknologi CCS dalam mencapai komitmen energi berkelanjutan. Dalam era di mana perubahan iklim menjadi ancaman global yang nyata, Indonesia terus menunjukkan komitmennya terhadap pengurangan emisi karbon melalui adopsi solusi inovatif dan berkelanjutan.

Ia mengatakan kedua proyek percontohan CCUS di Indonesia tersebut diharapkan bisa membawa membawa investasi baru dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan transfer teknologi, melalui kerja sama internasional dan komitmen kuat terhadap inovasi teknologi. "Kami dapat mencapai target pengurangan emisi global dan mewujudkan masa depan lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia," ucap dia.

Pilihan Editor: Terkini: Sri Mulyani Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun, Analis Prediksi Rupiah Melemah hingga Rp 16.510 per Dolar AS

Berita terkait

Wiranto Tinjau Uji Makan Bergizi Gratis di Solo: Perlu Perencanaan dari Sekarang

6 menit lalu

Wiranto Tinjau Uji Makan Bergizi Gratis di Solo: Perlu Perencanaan dari Sekarang

Wiranto mengatakan masukan dari daerah akan disampaikan kepada tim presiden terpilih yang akan melaksanakan makan bergizi gratis pada level nasional.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

37 menit lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana, Jubir PDIP Berharap Bisa Dilakukan Sebelum 20 Oktober

2 jam lalu

Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana, Jubir PDIP Berharap Bisa Dilakukan Sebelum 20 Oktober

Jubir PDIP Chico Hakim mengungkapkan, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo masih diupayakan.

Baca Selengkapnya

Said Abdullah Sebut Tak Ada Pembahasan Kabinet antara PDIP dan Gerindra

2 jam lalu

Said Abdullah Sebut Tak Ada Pembahasan Kabinet antara PDIP dan Gerindra

Said Abdullah mengklaim bahwa tidak ada pembahasan soal kabinet antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Rencana Prabowo Subianto Membentuk Kabinet Zaken Sulit Diwujudkan Akibat Koalisi Gemuk

2 jam lalu

Rencana Prabowo Subianto Membentuk Kabinet Zaken Sulit Diwujudkan Akibat Koalisi Gemuk

Keinginan Prabowo membentuk kabinet zaken dinilai hanya gimik politik.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons ihwal PKB Rekrut Kaum Muda Jadi Pengurus, Ada Ais dan Gielbran

5 jam lalu

Ragam Respons ihwal PKB Rekrut Kaum Muda Jadi Pengurus, Ada Ais dan Gielbran

Ais Shafiyah Asfar ditunjuk sebagai Ketua Harian PKB dan Gielbran M. Noor sebagai Wakil Ketua Harian. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Seputar Acara Partai Buruh: Prabowo Batal Hadir, Pidato Virtual hingga Reaksi Kader-Simpatisan

6 jam lalu

Seputar Acara Partai Buruh: Prabowo Batal Hadir, Pidato Virtual hingga Reaksi Kader-Simpatisan

Presiden Terpilih Prabowo Subianto batal hadir di acara Partai Buruh. Prabowo menyampaikan sambutannya lewat pidato.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Kementerian Baru di Kabinet Prabowo, Wamenkeu Thomas Djiwandono Bilang Begini

6 jam lalu

Soal Dana Kementerian Baru di Kabinet Prabowo, Wamenkeu Thomas Djiwandono Bilang Begini

Thomas Djiwandono mengatakan Prabowo turut memberikan masukan dalam proses perumusan anggaran pembentukan kementerian baru.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

9 jam lalu

Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Ulang UU Cipta Kerja

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

10 jam lalu

Pemerintahan Prabowo Bakal Pecah Kementerian PUPR Jadi Dua, Basuki Hadimuljono: Bagus

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum pernah membahas rencana pemisahan Kementerian PUPR bersama Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya