Kementan Akui Pangan Produk Rekayasa Genetik di Indonesia Masih Minim

Reporter

Nandito Putra

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 31 Juli 2024 11:46 WIB

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), Leli Nuryati, saat memaparkan kondisi pangan varietas produk rekayasa genetik (PRG) dalam forum diskusi tentang Pertanian Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pengembangan pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG) di Indonesia masih minim. Hingga saat ini Kementerian Pertanian baru melepaskan 10 varietas pangan PRG. Dari jumlah itu, 8 di antaranya terdiri dari jenis pangan jagung, dan sisanya masing-masing terdiri dari virietas PRG kentang dan tebu.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Leli Nuryati mengatakan ketiadaan padi dalam daftar PRG akan mempersulit Indonesia menuju kemandirian pangan. Leli menyebut, varietas unggul melalui bioteknologi merupakan kebutuhan mendesak di tengah ancaman krisis iklim. "Kementan punya tugas berat dalam penyediaan pangan. Kami mendorong pengembangan bioteknologi varietas unggul," kata Leli memberikan sambutan dalam forum diskusi Pertanian Berkelanjutan dan Adopsi Teknologi Modern di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Menurutnya, varietas PRG akan lebih tahan terhadap ancaman perubahan iklim dan serangan hama. Akan tetapi, kata dia, proses pelepasan varietas PRG memakan waktu lama dan biaya mahal. "Pelepasan varietas PRG harus sesuai prosedur dan hati-hati untuk meminimalisir produk palsu yang bisa merugikan petani," katanya.

Leli mengatakan pengembangan varietas pangan menggunakan bioteknologi terbukti mampu meingkatkan produktivitas pertanian. Hal itu akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dia mengatakan pada kuartal I 2024, produksi beras nasional turun sebesar 17,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dari 22,55 juta ton menjadi 18,55 juta ton. Tren penurunan produksi beras diprediksi akan berlanjut hingga musim tanam terakhir tahun ini.

Advertising
Advertising

Melihat tren penurunan produksi beras tersebut, kata Leli, Indonesia tidak punya pilihan selain mengimpor beras. Dia menyebut ketergantungan impor pangan bisa dikurangi jika varietas pangan PRG di Indonesia bisa diterapkan secara massal. "Kami mendorong bagaimana ke depannya varietas baru PRG bisa meningkatkan produksi pangan Indonesia dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.

Pilihan editor: APBN Terus Minus, Akademikus Unpad Sebut Defisit Diperbolehkan untuk Negara Berkembang

Berita terkait

Perum Bulog Gelar IIRC 2024: Bahas Perubahan Iklim, Geopolitik, hingga Distribusi Beras di Dunia

12 jam lalu

Perum Bulog Gelar IIRC 2024: Bahas Perubahan Iklim, Geopolitik, hingga Distribusi Beras di Dunia

Direktur Bulog Sonya Mamoriska menyatakan IIRC 2024 akan membahas isu iklim, gangguan ekonomi, geopolitik yang berdampak pada produksi beras.

Baca Selengkapnya

Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan Akui Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan X-ray

10 hari lalu

Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan Akui Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan X-ray

Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, diduga terlibat korupsi pengadaan X-Ray

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

12 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Kode Etik Soal Intervensi Mutasi ASN Kementan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik soal penyalahgunaan pengaruh atau jabatan di balik mutasi ASN Kementan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

12 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Putusan Dewas KPK yang Beri Sanksi Sedang untuk Nurul Ghufron

IM57+ Institute menyatakan putusan Dewas KPK harus menjadi dasar bagi Pansel Capim KPK untuk mendiskualifikasi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

12 hari lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

13 hari lalu

Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

16 hari lalu

Soal Ketersediaan Padi, Kebijakan Kementan Efektif Merespons Perubahan Iklim

Penurunan harga beras sebagian besar disebabkan oleh beberapa wilayah sentra yang tengah memasuki masa panen raya. Sementara itu, kenaikan harga di sejumlah daerah umumnya terjadi di wilayah yang tidak sedang dalam masa panen.

Baca Selengkapnya

Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

23 hari lalu

Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

Ekonom Indef mengkritik sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta tambahan anggaran Rp 68 triliun di tengah kondisi fiskal yang sulit.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Prabowo Revitalisasi Sekolah, Anggaran Rp 20 Triliun untuk Perbaikan Ruang Kelas

23 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Prabowo Revitalisasi Sekolah, Anggaran Rp 20 Triliun untuk Perbaikan Ruang Kelas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada sejumlah program prioritas Prabowo Subianto. Salah satunya adalah revitalisasi sekolah.

Baca Selengkapnya

Prabowo Janji Swasembada Pangan dalam 5 Tahun: Tidak Perlu Takut Siapapun di Dunia

25 hari lalu

Prabowo Janji Swasembada Pangan dalam 5 Tahun: Tidak Perlu Takut Siapapun di Dunia

Prabowo Subianto berjanji akan membawa Indonesia swasembada pangan dalam lima tahun. Sektor energi juga bakal mandiri, bebas dari ketergantungan impor

Baca Selengkapnya