Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan

Senin, 29 Juli 2024 14:00 WIB

Presiden Joko Widodo menujukan bukti SPT Pajak usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.

Belanja publik terbesar berikutnya di era Presiden Jokowi adalah belanja barang Rp 3.674 triliun yakni 21,1 persen. Lalu ada pembayaran bunga utang Rp 3.067 triliun atau 17.7 persen. Secara keseluruhan, belanja terikat di sepanjang era Presiden Jokowi mencapai Rp 10.448 triliun, atau sekitar 60 persen dari total belanja pemerintah pusat. “Dengan kata lain, hanya tersisa sekitar 40 persen belanja pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur dan sosial,” kata dia lagi.

Ruang fiskal tersisa bukan untuk pembangunan infrastruktur, namun untuk subsidi energi dan kompensasi energi (belanja lain-lain). Di era Presiden Jokowi, alokasi untuk subsidi energi dan belanja lain-lain diperkirakan mencapai Rp 2.774 triliun, sekitar 16 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Belanja untuk pembangunan infrastruktur, yaitu belanja modal, di sepanjang era Presiden Jokowi hanya mendapat alokasi di kisaran Rp 2.130 triliun atau 12,3 persen. Alokasi belanja modal, subsidi dan bantuan sosial selalu merupakan residual, bahkan dengan proporsi yang terus menurun.

Penanda Kerentanan Utang Negara

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan dalam melihat utang Pemerintah, semestinya tidak hanya dilihat nominalnya, tetapi diletakkan pada konteksnya. Pemerintah melakukan utang untuk membiayai defisit APBN dalam rangka pemenuhan belanja-belanja prioritas. “Untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan berkesinambungan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 28 Juli 2024.

Dalam periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni 2015-2019, ia mengatakann defisit APBN terjaga rendah. Realisasi defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB. Kala itu anggaran digunakan untuk belanja prioritas seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan meningkat signifikan. “Belanja yang lebih berkualitas dan targeted ini tentunya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Sejalan dengan defisit APBN yang terjaga rendah ini, rasio utang terhadap PDB juga menurut dia hanya tumbuh moderat, yakni 27,46 persen pada 2015; 28,34 persen untuk 2016; 29,40 persen 2017; 30,10 persen 2018; dan 30,23 persen pada 2019.

Baca selengkapnya: Ambisi Kereta Cepat Berujung Beban Negara

Pelebaran defisit APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 diakui Suminto berimplikasi pada bertambahnya utang Pemerintah. Rasio utang terhadap PDB pada 2019 masih 30,23 persen, meningkat tajam menjadi 39,39 persen pada 2020 dan 40,74 persen pada 2021.

Adapun debt to GDP ratio per Juni 2024 adalah sebesar 39,13 persen. Meskipun debt to GDP ratio pasca pandemi mengalami kenaikan pada pandemi, namun masih lebih baik dibandingkan banyak negara emerging markets. Bahkan menurut dia, Indonesia masih tergolong rendah.

Level rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini juga dianggap terhitung moderat dibandingkan beberapa negara. Ia mencontohkan data World Economic Outlook IMF pada April 2024, negara seperti Brasil, India, Thailand, dan Filipina masing-masing sebesar 86,7 persen, 82,5 persen, 64,5 persen, dan 56,9 persen terhadap PDB.

“Kami memahami rasio utang terhadap PDB bukan merupakan indikator tunggal dalam melihat utang Pemerintah. Indikator-indikator risiko portofolio utang juga penting untuk dilihat, antara lain terkait risiko nilai tukar, suku bunga, dan pembiayaan kembali (refinancing), “ kata dia.

Suminto melanjutkan, risiko portofolio utang juga dikelola dengan baik. Hingga Juni 2024, Average Time to Maturity atau rata rata utang jatuh tempo cukup panjang hingga 8 tahun. Ia juga mengakui nominal utang yang besar berdampak pada kenaikan belanja bunga, namun menjamin pemerintah dapat mengelola biaya dan risikonya.

Adapun Yusuf Wibisono, mengatakan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman merupakan argumen standar yang selalu diungkapkan. Berdasarkan undang-undang Keuangan Negara yang diadopsi dari konsensus internasional, batas aman rasio utang ditetapkan 60 persen terhadap PDB.

Selanjutnya: Dengan indikator tersebut, Indonesia dikatakan termasuk ...

Berita terkait

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

4 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

4 jam lalu

Presiden Jokowi Akan Tutup PON Aceh-Sumut di Stadion Utama Sport Center Sumut Jumat 20 September

Panitia PON Aceh-Sumut memastikan upacara penutupan digelar di Stadion Utama Sport Center Sumut pada Jumat malam, 20 September 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

4 jam lalu

Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat

ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

4 jam lalu

Hadiri Kongres ISEI di Solo, Jokowi Ungkap Tantangan Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Presiden Jokowi menegaskan agar dalam menghadapi gejolak dan ketidakpastian ekonomi global ini Indonesia harus bisa fokus dalam kerja.

Baca Selengkapnya

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

5 jam lalu

Sultan Pernah Menolak Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Presiden Jokowi meresmikan Seksi I jalan tol Solo - Yogyakarta-Bandara YIA Kulon Progo di Gerbang Tol Banyudono.. Menyingkat waktu perjalanan ke Yogya

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

5 jam lalu

Jokowi Resmikan Tol Solo-Yogyakarta Segmen Kartasura-Klaten: Dibangun Sejak 2021, Biayanya Rp 5,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Segmen Kartasura-Klaten, hari ini, Kamis, 19 September 2024.

Baca Selengkapnya

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

6 jam lalu

Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Jokowi Perintahkan Mitigasi Secepatnya

Jokowi memerintahkan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi agar segera melakukan mitigasi terkait kebocoran 6 juta data NPWP.

Baca Selengkapnya

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

6 jam lalu

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

Jokowi mengatakan bahwa ke depan, peluang kerja akan lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja yang membutuhkan.

Baca Selengkapnya

Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

7 jam lalu

Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

Prabowo mengajak kelompok buruh termasuk yang tergabung dalam Partai Buruh untuk bersama-sama memperjuangkan ekonomi berbasis Pancasila

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.

Baca Selengkapnya