TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S Damanhuri, membeberkan alasan industri pesawat terbang tidak lanjut berkembang di Indonesia. Menurut dia, hal itu tak lepas dari sejarah perekonomian nasional yang sempat merasakan krisis moneter pada tahun 1997-1998 silam.

Didin menyebutkan, saat krisis moneter terjadi, Dana Moneter Internasional atau IMF menjadi pihak paling membantu negara dalam hal pemulihan perekonomian Indonesia. Namun, saat itu Indonesia tidak memiliki kedaulatan yang cukup atas penggunaan dana dari IMF.

"Kenapa industri pesawat terbang tidak berlanjut di Indonesia karena pada masa krisis moneter Indonesia tidak memiliki perekonomian yang baik, walaupun dapat bantuan dari IMF, Indonesia tidak memiliki kuasa penuh dalam penggunaan dana tersebut, kondisi sedang sulit untuk memenuhi sandang ataupun pangan, sehingga industri pesawat terbang terhiraukan," kata Didin pada Kamis, 25 Juli 2024.

Pernyataan Didin disampaikan kala menyampaikan penjelasannya dalam acara bedah buku bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" di Universitas Nasional yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Hubungan Internasional kemarin.

Buku yang dibedah tersebut adalah karya Irma Indrayani sebagai hasil disertasi S-3 pada saat menempuh kuliah di Universitas Nasional.

Lebih jauh, Didin menjelaskan, bahwa sejak era reformasi hingga saat ini, industri pesawat terbang di Indonesia juga tidak terlihat berkembang.

Pasalnya, sejak BJ Habibie diangkat menjadi Presiden usai Soeharto lengser, menurut Didin, pakar keilmuan pesawat terbang secara tak langsung menjadi hilang.

Hal ini seiring dengan peralihan fokus BJ Habibie dari mengembangkan teknologi ke kebijakan lain, yakni untuk memakmurkan rakyat kembali pascakrisis moneter.

Walhasil, kata Didin, momen pengembangan industri pesawat terbang di Tanah Air menjadi terlewatkan. "Indonesia tidak hanya gagal dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, namun juga gagal dalam membangunkan kembali industri pesawat terbang pada eranya," ujarnya.

Acara diskusi bedah buku itu awalnya dibuka oleh Wakil Koordinator Program Doktoral Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Eddy Guridno.

"Saya dan guru besar Unas lainnya telah menjadi saksi bagaimana Ibu," kata Eddy.

Adapun dalam buku yang bertajuk "Pengaruh Asing Dalam Kebijakan Nasional, Studi Kasus Pengembangan Industri Pesawat Terbang" Irma menerangkan bahkwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sarana transportasi yang dapat mendukung sirkulasi nasional untuk kelancaran distribusi barang dan jasa maupun mobilitas orang.

Atau dengan kata lain, menurut Irma, sirkulasi nasional yang terdiri atas transportasi, komunikasi, dan informasi memiliki posisi strategis terhadap kelancaran dan kelangsungan pembangunan nasional.

Di sisi lain, pada kenyataannya industri pesawat terbang jalan di tempat pada periode usai Orde Baru. "Pada Orde Baru, pembangunan industri pesawat terbang dijalankan oleh Soeharto, yang ia dikenal sebagai sosok yang kurang mempertimbangkan saran dari para teknokrat atau para pakar dibidangnya masing-masing," kata Irma yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional, seperti dikutip dari bukunya.

Kendati demikian, Irma menambahkan, pada era Soeharto, industri pesawat terbang ikut ditangani oleh BJ Habibie dan dapat mencapai puncaknya pada produksi prototype pesawat N250 di Paris Airshow pada tahun 1995.

Namun, usai Orde Baru, Indonesia mengalami krisis moneter pada 1998. Akibatnya, industri pesawat terbang tidak lagi menjadi prioritas negara karena minimnya dukungan dari berbagai pihak mulai dari kelompok elit, pemerintah, maupun para teknokrat.

Pilihan Editor: Pesawat Saurya Airlines Jatuh di Nepal Tewaskan 18 Orang, Pilot Selamat