Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 25 Juli 2024 09:25 WIB

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

"(Pengadaan) meja, furnitur, lampu, kursi semuanya sedang berjalan," ujarnya.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah Presiden Jokowi akan seterusnya berkantor di IKN atau akan bolak-balik ke Jakarta, dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia.

Advertising
Advertising

Selain menyiapkan Kantor Presiden, kata dia, Setpres juga terus mematangkan semua persiapan menjelang peringatan HUT Ke-79 RI yang rencananya akan diselenggarakan dia dua lokasi yaitu IKN dan Jakarta.

"Kami tentunya konsentrasi di sana untuk mempersiapkan semua sarana prasarana dalam rangka 17 Agustus. Jadi nanti setelah tanggal 28 mungkin beliau (Presiden Jokowi) ada beberapa kali lagi ke IKN sebelum menjelang 17 Agustus karena masih ada rangkaian kegiatan (peringatan kemerdekaan)," tutur Heru.

Mengenai detail rangkaian acara HUT RI, Heru mengatakan pemerintah akan segera mengadakan konferensi pers pada akhir Juli.

Sejauh ini, HUT Ke-79 RI rencananya akan diawali dengan zikir kebangsaan pada 1 Agustus 2024 kemudian dilanjutkan dengan sejumlah agenda lain, di antaranya pemberian tanda kehormatan oleh Presiden RI pada 15 Agustus 2024.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa dirinya siap berkantor di IKN, Kalimantan Timur, secepatnya jika sarana dan prasarana sudah siap.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan laga pembuka Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 19 Juli lalu.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN," kata Presiden saat ditanya awak media soal kesiapan berkantor di IKN.

Sekretariat Presiden sudah memulai untuk mengisi furnitur dan peralatan kantor Presiden.

"Sedang berjalan, kantor presiden kita persiapkan kursi-kursi yang dibutuhkan. Saya selaku Kasetpres bersama rekan-rekan pejabat Sekretariat Presiden mulai hari ini terus tanggal 25 (Juli) mengisi terus kebutuhan furnitur yang memang harus disiapkan untuk Bapak Presiden," kata Heru Budi Hartono.

Heru menjelaskan Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada akhir Juli 2024 dimulai dengan meresmikan dan meninjau jalan tol pada 28 Juli 2024.

Sekretariat Presiden bersama Kementerian PUPR pun terus mempersiapkan segala kebutuhan Presiden untuk berkantor di IKN.

Heru menjelaskan beberapa furnitur dilakukan melalui pengadaan, seperti meja, lampu, kursi dan peralatan kantor. Namun demikian, pengadaan tersebut belum selesai.

Oleh karenanya, sejumlah furnitur dipersiapkan dengan membawa yang sudah ada di Istana Kepresidenan Jakarta.

bakal menggelar sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada akhir bulan Juli ini. Pemerintah terus mematangkan pembangunan sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus untuk pertama kali di IKN.

Rapat Kabinet Pertama di IKN

Pejabat di lingkaran Istana menginformasikan kepada Tempo bahwa Jokowi akan menggelar rapat pertama di calon Ibu Kota Baru itu pada Selasa, 30 Juli 2024.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Sumadilaga, membenarkan kabar tersebut. “Kemungkinan ya. Plt Kepala Otorita sekaligus Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono sudah beberapa hari di IKN,” katanya melalui pesan singkat kepada Tempo pada Senin, 22 Juli 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tidak merespons pesan Tempo. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, membenarkan bahwa rencananya Presiden Jokowi akan melawat ke IKN pada 28 Juli. Namun tidak menanggapi soal rencana menggelar sidang kabinet 30 Juli 2024.

Jokowi akan terlebih dahulu memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 25 Juli 2024. Menhub bakal melaporkan soal kesiapan infrastruktur dan isu mengenai rencana Upacara 17 Agustus di IKN.

Pilihan Editor Sempat Membantah, BPOM Akhirnya Tarik Roti Okko karena Mengandung Natrium Dehidroasetat

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

9 jam lalu

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

Otorita IKN telah membuka IKN bagi masyarakat, tetapi harus daftarkan diri lewat aplikasi IKNOW. Apakah IKNOW itu?

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

9 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

12 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

13 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

15 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

16 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya