Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 25 Juli 2024 07:00 WIB

Anwar Abbas. TEMPO/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, mengatakan sebelum memutuskan menerima tawaran pemerintah mengelola izin usaha pertambangan atau IUP, organisasi itu menemui pengusaha tambang. Pertemuan itu membicarakan pengalaman wirausaha itu kelola tambang.

"Yang pertama kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian dalam mengolah tambang," kata anggota PP Muhammadiyah Anwar Abbas, melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan, saat itu para pimpinan di organisasi kemasyarakatan keagamaan cetusan kyai Ahmad Dahlan, itu juga menanyakan perihal konsep pengelolaan tambang ramah lingkungan hingga pengelolaan dengan konsep ramah sosial.

"Ya, mereka mengatakan kami bisa tidak ramah lingkungan, kami juga bisa ramah lingkungan. Kami bisa tidak ramah sosial, kami juga bisa ramah sosial," tutur dia. Setelah memahami penjelasan para pengusaha tambang, kata Anwar, para pimpinan Muhammadiyah langsung menemui Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Dengan Bahlil, para pentolan Muhammadiyah itu membicarakan soal pengelolaan tambang. "Setelah pagi bertemu pengusaha tambang, siangnya kami diskusi dengan Bahlil, sorenya kami bertemu dengan JK (Jusuf Kalla)," ujar dia. Anwar tak ingat persis hari pertemuan itu. Ia menyatakan pertemuan itu berlangsung dua atau tiga pekan lalu.

Advertising
Advertising

Ketua Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah itu juga enggan menjelaskan siapa para pengusaha tambang yang ditemui sebelum mereka menemui Bahlil dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla itu. "Yang jelas mereka pengusaha tambang, yang sudah berpengalaman mengelola tambang," kata dia, sembari menolak menyebut asal pengusaha itu.

Kepada Tempo, Anwar mengatakan PP Muhammadiyah sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan saat rapat pleno. "Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," ucap Anwar. Rapat pleno ini digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pilihan Editor: Sandiaga Janji Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo



Berita terkait

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

2 hari lalu

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Kosgoro menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Reaksi PKB dan Golkar Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Golkar menyatakan penambahan jumlah di kabinet Prabowo mendatang tak akan menjadi masalah jika sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Kali Kedua Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Bahas Apa?

3 hari lalu

Kali Kedua Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Bahas Apa?

Presiden Jokowi masih berkantor di IKN. Ia akan memimpin sidang paripurna kabinetnya yang terakhir hari ini.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN Hari Ini

3 hari lalu

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Terakhir di IKN Hari Ini

Presiden Jokowi masih berkantor di IKN. Ia akan memimpin sidang paripurna kabinetnya yang terakhir hari ini.

Baca Selengkapnya

Bahlil Sebut Pernah Diskusi dengan Prabowo soal Jatah Menteri

4 hari lalu

Bahlil Sebut Pernah Diskusi dengan Prabowo soal Jatah Menteri

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut pernah berdiskusi dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto perihal jatah menteri

Baca Selengkapnya

Bahlil Tanggapi Isu Kementerian di Pemerintahan Prabowo Ada 44: Kan Mau Percepatan

4 hari lalu

Bahlil Tanggapi Isu Kementerian di Pemerintahan Prabowo Ada 44: Kan Mau Percepatan

Bahlil Lahadalia menanggapi kabar penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Izin Tambang di Maluku Utara

4 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengurusan Izin Tambang di Maluku Utara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa dua saksi dugaan korupsi izin tambang yang menyeret bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba

Baca Selengkapnya

Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum

4 hari lalu

Rempang Eco-City Tertunda, Menteri Rosan akan Selesaikan Menggunakan Koridor Hukum

Menteri Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan menyelesaikan sejumlah investasi yang tertunda. Termasuk di proyek Rempang Eco-City.

Baca Selengkapnya

Jalankan Program Prabowo, Bahlil Sebut ESDM Berencana Bangun Pipa Gas dari Aceh sampai Jawa

5 hari lalu

Jalankan Program Prabowo, Bahlil Sebut ESDM Berencana Bangun Pipa Gas dari Aceh sampai Jawa

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM akan membangun industri Liquefied Petroleum Gas untuk di dalam negeri dengan memanfaatkan tanaman C3 dan C4

Baca Selengkapnya

Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

5 hari lalu

Muhadjir Sebut Muhammadiyah Sudah Bentuk Dua Perusahaan untuk Kelola Tambang

Muhadjir Effendy mengumumkan bahwa Muhammadiyah telah membentuk dua perusahaan untuk mengelola tambang.

Baca Selengkapnya