TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah meminta PT Inco Tbk untuk tidak melakukan pemecatan terhadap 87 karyawannya apalagi di tengah situasi krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. Namun begitu, pemerintah tidak bisa memberikan sanksi jika Inco tetap menjalankan keputusannya itu.

Demikian dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Persatuan Insinyur Indonesia yang berlangsung pada Selasa (28/7) malam di Jakarta.

Ia menambahkan, Direktur Jenderal Mineral, Panas Bumi, dan Batu Bara Bambang Setiawan telah berbicara dengan Direktur Utama Inco Arif Siregar pada Selasa sore. "Mereka bilang pemecatan ini permintaan head quarter (kantor pusat) Inco di Kanada," katanya. "Tapi kami katakan pemerintah Indonesia tidak mau ada pemecatan."

Pemerintah, Purnomo mengatakan, tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi jika Inco tetap memuluskan rencananya tersebut. "Tapi harus ada kewajiban moral dari mereka," kata dia.

Sebanyak 87 karyawan PT Inco Tbk masuk dalam daftar program efisiensi perusahaan yang berakhir pada pemecatan. Hal tersebut terjadi karena perseroan melakukan restrukturisasi akibat krisis keuangan global yang berimbas pada kinerja perusahaan. "Kami melakukan evaluasi selama satu tahun ini dan beberapa departemen terpaksa kami likuidasi," ujar Direktur Komunikasi Inco Janus Siahaan.

PT International Nickel Indonesia Tbk atau PT Inco merupakan salah satu produsen nikel utama dunia. PT Inco menghasilkan nikel dalam matte, yaitu produk setengah jadi yang diolah dari bijih laterit di fasilitas pertambangan dan pengolahan terpadu dekat Sorowako, Sulawesi Selatan.

Seperti yang dikutip dari situs resminya, sebanyak 60,8 persen saham perseroan dimiliki oleh Vale Inco dari Kanada, produsen nikel terkemuka di dunia, dan 20,1 persen oleh Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd., Jepang, perusahaan tambang dan peleburan. Selain itu, 20,0 persen saham PT Inco dimiliki publik.

SORTA TOBING