TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan pada semester I 2024 ini belanja negara telah mencapai 1.398,1 triliun atau 42 persen dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Sementara itu, pendapatan negara pada semester I tahun ini baru mencapai Rp 1.320,4 triliun.

“Dengan demikian, pada semester I terjadi defisit 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp 77,4 triliun,” kata Adi Budi dalam diskusi di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang Tempo pantau melalui YouTube pada Senin, 22 Juli 2024.

Adi mengatakan negara menggunakan APBN tahun ini untuk belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja itu meliputi pembangunan infrastruktur, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, rumah susun, sistem air minum, gedung pendidikan tinggi, dan kapasitas satelit untuk mendukung digitalisasi.

“Untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 75,2 triliun,” kata Adi.

Selain itu, Adi mengatakan APBN itu juga cair untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 14,2 triliun dari 10 juta keluarga penerima manfaat dan Rp 22,2 triliun untuk kartu sembako dari 18,7 juta penerima.

APBN, kata Adi, juga mengalir untuk peserta jaminan kesehatan nasional sebesar Rp 23,2 triliun dari 98,8 juta peserta. Selain itu, per Juni 2024 realisasi subsidi dan kompensasi untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 155,7 triliun. “Subsidi KUR digunakan untuk 2,3 juta debitur,” kata dia.

Kementerian Keuangan mencatat pada semester I 2024 pendapatan negara sebesar Rp 1.320,4 triliun dari target APBN tahun ini. Pendapatan negara pada 2024 diestimasi sebesar Rp 2.802,4 triliun.

“Pendapatan negara tercatat 47,1 persen dari target APBN 2024,” kata Budi.

Kementerian Keuangan menargetkan pendapatan negara Rp 2.802,4 triliun itu dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 492 triliun.

Pilihan Editor: Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini