TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 pada Kamis kemarin. Dalam acara itu, juga sekaligus menyerahkan White Paper One Maps Policy Beyond 2024 kepada Prabowo yang mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam sambutannya ini, AHY berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta. Dia mengatakan kebijakan ini juga penting bagi pemerintah daerah.

“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 Juni 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengatakan Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. AHY menyebut kementeriannya akan mempersiapkan rencana strategis usai kebijakan ini diluncurkan.

"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," kata AHY.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dia menyebut kebijakan ini juga akan membuat tata kelola pemerintah yang efisien.
"Dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan jumlah peta yang tercantum dalam Geoportal KSP 2.0 sudah meningkat. "Ini menandai delapan tahun peluncuran Kebijakan Satu Peta dan telah dibuat 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga," kata dia.

Hadir dalam kegiatan peluncuran ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Direktur Landreform, Rudi Rubijaya; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Dony Erwan Brilianto.

Pilihan Editor: Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini