Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Jumat, 19 Juli 2024 09:15 WIB

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan II di Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah disorot. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mengkritisi pemilihan wamen yang merupakan keponakan Prabowo.

Menurut Misbah, pelantikan kali ini jadi akomodasi politik. “Berpotensi menimbulkan conflict of interest dan nepotisme,” kata dia saat dihubungi Kamis, 18 Juli 2024.

Hal itu akan makin terlihat saat Prabowo dilantik nanti dan Thomas Djiwandono masih dipertahankan, atau bahkan diangkat menjadi menteri keuangan.

Saat ini, menurut Misbah, tidak diperlukan Wamenkeu baru, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi tinggal sekitar empat bulan. “Tidak ada sesuatu yang mendesak untuk disikapi secara fiskal,” ujarnya lagi.

Ia memahami perlu upaya untuk memasukkan program-program prioritas Prabowo dalam APBN 2025. Semuanya akan dilihat dalam Nota Keuangan dan RAPBN yang akan dibacakan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus nanti, karena di KEM PPKF 2025 belum cukup terlihat. “Tapi harusnya bukan ponakannya Pak Prabowo sendiri yang ditunjuk, bisa profesional yang lain,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Thomas Djiwandono atau Tommy menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II, mendampingi Wamen I, Suahasil Nazara. Penunjukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45M Tahun 2024.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan kehadiran Thomas sebagai bagian kementerian keuangan adalah untuk memuluskan transisi. Tommy akan ikut dalam penyusunan rancangan APBN 2025.

Sebagai wakil menteri keuangan ia akan memperkuat koordinasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi. Jika sebelumnya perlu mengundang tim untuk membahas perihal keuangan negara, Sri Mulyani mengatakan saat ini tidak perlu lagi. “Enggak perlu ada pertemuan khusus karena sekarang Mas Thomas sudah ada di sini,” kata dia dalam konfrensi pers perkenalan wamen baru di Kementerian Keuangan, Kamis 18 Juli 2024.

Pilihan Editor: Terpopuler: Keponakan Prabowo Diduga Disiapkan untuk Gantikan Sri Mulyani, Hermanto Tanoko Salip Hartono Bersaudara

Berita terkait

Prabowo Temui Jokowi di Solo

43 menit lalu

Prabowo Temui Jokowi di Solo

Presiden Prabowo Subianto mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

3 jam lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Ribuan Buruh Sritex Teriak Terima Kasih pada Prabowo

3 jam lalu

Ribuan Buruh Sritex Teriak Terima Kasih pada Prabowo

Ribuan buruh Sritex meneriakan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Bangun Jalan 135 Kilometer untuk Food Estate di Merauke

3 jam lalu

Prabowo akan Bangun Jalan 135 Kilometer untuk Food Estate di Merauke

Presiden Prabowo akan membangun jalan sepanjang 135 kilometer untuk infrastruktur pendukung proyek food estate atau lumbung pangan di Merauke.

Baca Selengkapnya

Nasib Tapera di Pemerintahan Prabowo, Berhenti atau Lanjut?

3 jam lalu

Nasib Tapera di Pemerintahan Prabowo, Berhenti atau Lanjut?

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho buka suara mengenai nasib Tapera di pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Sahkan 5 Undang-undang Kerja Sama Bidang Pertahanan dengan 5 Negara

3 jam lalu

Presiden Prabowo Sahkan 5 Undang-undang Kerja Sama Bidang Pertahanan dengan 5 Negara

Sebelum disahkan Presiden Prabowo, undang-undang ini sempat dibahas Komisi I DPR.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil: Kampanye Kartu Lansia hingga Rumah Sakit

5 jam lalu

Ridwan Kamil: Kampanye Kartu Lansia hingga Rumah Sakit

Ridwan Kamil menyampaikan beberapa program saat berkampanye. Ia juga baru-baru ini bertemu dengab Prabowo dan Jokowi

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Anggap Ahmad Luthfi Tak Layak Jadi Pemimpin karena Minta Bantuan Jokowi

5 jam lalu

Hasto PDIP Anggap Ahmad Luthfi Tak Layak Jadi Pemimpin karena Minta Bantuan Jokowi

Hasto PDIP merespons langkah yang dilakukan Ahmad Luthfi-Taj Yasin usai keduanya meminta Jokowi untuk menjadi juru kampanye.

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

6 jam lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Tinjau Panen Padi di Merauke

6 jam lalu

Presiden Prabowo Tinjau Panen Padi di Merauke

Tak hanya memantau prosesnya, Prabowo juga ikut melakukan panen padi bersama petani di Desa Telaga Sari, Kabupaten Merauke.

Baca Selengkapnya