TEMPO.CO, Jakarta - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menduga pelantikan Thomas M. Djiwandono atau akrab disapa Tommy menjadi wakil menteri keuangan adalah adalah persiapan sebagai kandidat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Hari ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan. Ronny menduga setidaknya ada dua tujuan penunjukkan Bendahara Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu sebagai Wakil Menteri Keuangan. "Pertama, tentu untuk mempermudah proses transisi anggaran, dari platform Jokowi-Sri Mulyani ke platform baru yang nanti akan digunakan pemerintahan baru," katanya kepada Tempo pada Kamis, 18 Juli 2024.

Kemudian, dia menduga pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri itu juga sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan. "Dengan kata lain, Thomas boleh jadi adalah sosok yang akan menduduki bangku menteri keuangan nanti di pemerintahan baru, sebagai pengganti Sri Mulyani."

Bagaimana pun, kata dia Menteri Keuangan adalah kursi strategis yang memang perlu dikuasai oleh presiden terpilih. Opsinya, Prabowo bisa mengambil dari kalangan profesional seperti Jokowi mengambil SMI, tapi tetap bisa dikendalikan dan tetap bisa mendukung kebijakan Jokowi, atau bisa pula mengambil dari partai yang latar belakangnya memenuhi.

"Nah, Thomas Djiwandono masuk kriteria kedua. Beliau adalah bendahara partai yang memiliki latar pendidikan master ekonomi internasional," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Ronny peluang Thomas sangat besar untuk duduk di kursi Menkeu setelah Prabowo-Gibran dilantik. "Sehingga, selain bisa memperlancar transisi anggaran, juga Thomas bisa beradaptasi selama beberapa bulan untuk bersiap-siap menduduki posisi tertinggi di Kemenkeu nantinya."

Jika demikian, kata dia maka bisa jadi keputusan mendudukkan Thomas Djiwandono di bangku Wamenkeu sebagai sinyal untuk pasar tentang gambaran sosok pengganti Sri Mulyani nantinya. Asumsi Ronny bukan tanpa alasan. Menurut dia, transisi anggaran tidak terlalu membutuhkan penambahan posisi.

"Toh, tidak pernah juga terjadi sebelumnya. Dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi tetap berjalan mulus transisi anggaran tanpa penambahan Wamen baru, walaupun platform ekonomi keduanya cukup berbeda." Sementara itu, visi Jokowi dan Prabowo tidak terlalu berbeda, sebab Prabowo sering mengklaim pemerintahannya sebagai lanjutan dari rezim Jokowi.

Bagi Ronny, adanya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi sudah lebih dari cukup. Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi masih punya kuasa atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kemudian, jatah pemerintahan baru mulai di APBN-Perubahan 2025.

"Sesederhana itu saja sebenarnya. Soal transisi ini jadi panjang karena presiden terpilih ingin programnya lebih cepat diakomodasi di APBN yang notabene masih di bawah otoritas pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sambut Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu Baru: Selamat Datang, Tommy