TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik presiden terpilih Prabowo Subianto yang sempat ramai dikabarkan bakal menaikkan rasio utang pemerintah dari 39 menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut dia, langkah itu merupakan sinyal buruk bagi pemerintahan lima tahun mendatang.

“Itu sinyal yang jelek semua, belum apa-apa sudah ngegas (berutang),” ujar Faisal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Alih-alih tancap gas menaikkan utang, Faisal menilai Prabowo seharusnya memikirkan strategi meningkatkan pendapatan negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila rasio utang naik menjadi 50 persen PDB, dia mengatakan pemerintah harus merevisi Undang-undang Keuangan Negara. Beleid itu mengatur batas maksimal rasio utang negara sebesar 60 persen PDB.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu tak sependapat rasio utang saat ini yang berada di bawah 40 persen masih aman. Menurut dia, angka itu merupakan standar bagi negara maju, yang memiliki rasio pajak (tax ratio) tinggi 30 persen. Sementara di Indonesia, rasio pajak masih rendah, yakni sekitar 10 persen. “Kalau tax ratio-nya flat bahkan turun terus, kan jadi berat,” kata dia.

Bila rasio utang pemerintah menjadi 50 persen PDB, Faisal mengatakan hal itu akan berdampak ke defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan rasio utang itu, dia memprediksi defisit anggaran akan berada di atas 3 persen setiap tahun. “Jangan main-main, jangan ngegas terus,” kata dia, mewanti-wanti.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan peringkat kredit layak investasi meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik hingga 50 persen. "Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari artikel tersebut, Kamis, 11 Juli 2024.

Namun pernyataan itu dibantah Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo itu mengatakan, pemerintahan mendatang akan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB. Dasco juga mengatakan pemerintahan baru akan menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen PDB. “Kebijakan fiskal akan digunakan sebagai alat untuk mendongkrak investasi swasta,” kata Dasco kepada Reuters.

Pilihan Editor: BUMN Rugi karena Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo