TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan bahwa anggaran yang akan digelontorkan untuk merealisasikan program makan bergizi gratis yang sebelumnya disebut makan siang gratis Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang mencapai Rp 71 triliun. Angka yang fantastis ini pun menuai tanggapan dari para ekonom.

Belum lama ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyatakan bahwa dirinya lebih memilih program makan bergizi gratis ketimbang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menurutnya akan membebani APBN.

Esther menuturkan, meski program lain seperti makan bergizi gratis juga memberatkan, namun dinilai lebih baik. “Kalau diminta memilih Makan siang gratis atau IKN, saya pilih Makan siang gratis,” ujarnya ketika dihubungi pada Rabu, 10 Juli 2024.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa setidaknya program usulan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Dari pergerakan konsumsi tersebut, ia menilai nantinya bisa mendorong peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa APBN masih mampu membiayai program Makan Siang Bergizi Gratis untuk tahun pertama yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan artikel yang diterbitkan Koran Tempo pada Rabu, 26 Juni 2024, Huda menjelaskan anggaran makan program makan bergizi gratis yang sudah ditetapkan Rp 71 triliun itu meliputi 1,83-1,91 persen dari APBN.

Lebih lanjut, Huda mengatakan bahwa dana tersebut pun hanya 16% dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makan siang bergizi gratis yang ditujukan untuk siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun.

Selain itu, ia memprediksi kemampuan APBN untuk merealisasikan program ini hingga 2029 maksimal hanya 50 persen. Angka tersebut disebut bahkan sudah memperhitungkan batas defisit fiskal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3 persen. Pasalnya, jika dipaksakan realisasi 100 persen dari target, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen.

Meskipun hanya 1,83-1,91 persen dari APBN, Nailul menegaskan porsi belanja makan bergizi gratis akan menimbulkan realokasi anggaran kementerian dan lembaga lain. Jika pemerintahan mendatang tetap bersikeras merealisasikan hingga 100 persen, maka, kata dia, perlu ada realokasi alternatif anggaran, salah satunya dengan cara menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang terancam gagal termasuk pembangunan IKN yang jika dihentikan tidak akan berdampak negatif ke masyarakat luas.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran program makan bergizi gratis yang diusulkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, telah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Untuk sementara, anggaran tersebut masuk pos cadangan yang akan dikelola oleh bendahara umum negara (BUN).

Namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu belum memastikan badan dan Kementerian yang ditunjuk untuk mengelola anggaran tersebut. “Eksekusi alokasi anggaran nantinya akan ditetapkan oleh Prabowo dan timnya,” ujarnya dalam konfrensi pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Adapun program prioritas pemerintahan mendatang tersebut belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini. Sementara itu, Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024.

NI MADE SUKMASARI | RIANI SANUSI PUTRI | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing