Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

Sabtu, 13 Juli 2024 07:30 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, jaringan air bersih dan listrik sudah masuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada pertengahan Juli ini. Menurut Basuki, pemerintah bakal melakukan commissioning atau uji kelayakan air pada 15 Juli 2024.

“Saya memastikan, air InshaAllah sudah oke,” ucap Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Mengenai listrik, Menteri PUPR mengatakan bahwa pihaknya sudah berkontak dengan Telkom dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia mendapat laporan, listrik 10 megawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN sudah siap.

Di sisi lain, perkembangan pembangunan dua infrastruktur ini menjadi sorotan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara mengungkapkan belum ada rencana untuk berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Hal tersebut karena sejumlah infrastruktur pendukung, seperti air dan listrik yang belum siap.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Advertising
Advertising

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” pada Juni 2024, dijelaskan bahwa akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi masih menjadi salah satu persoalan di kawasan inti IKN.

Bahkan, minimnya ketersediaan air di kawasan ibu kota baru itu tertuang dalam kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menggaet konsultan McKinsey & Company. Dalam kajiannya, McKinsey turut memperhitungkan ketersediaan air di IKN.

Menurut dua narasumber Tempo di lingkaran Istana, pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pemerintah juga bermaksud membangun jaringan pipa ke Balikpapan, yang sebetulnya juga mengalami krisis air bersih.

Bagi pekerja dan penduduk sekitar IKN, ketersediaan air bersih merupakan persoalan sehari-hari. Menurut Ariefin, salah satu penjual air di dekat Desa Bumi Harapan, Penajam Paser, masalah itu mencuat bahkan sejak proyek IKN belum ada.

“Karena sekarang banyak proyek, kebutuhan air makin bertambah,” kata dia.

Sejak ada proyek IKN, truk tangki atau pikap bermuatan tandon ulang-alik di kawasan inti calon ibu kota. Tandon tersebut berkapasitas 1.000-5.000 liter. Seribu liter air dibanderol seharga Rp 20 ribu dengan air berwarna kuning.

Untuk mengatasi persoalan air di IKN, pemerintah sebenarnya membangun Bendungan Sepaku Semoi. Waduk yang terletak 12 kilometer dari KIPP itu baru diresmikan Jokowi pada Selasa, 4 Juni 2024. Dibangun dengan biaya mencapai Rp 836 miliar, waduk itu diklaim dapat memenuhi kebutuhan air di IKN dengan debit mencapai 2.000 liter per detik.

Namun warna air waduk tersebut kuning keruh. Meski begitu, Kepala Satuan Kerja Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Julaidi menyatakan air waduk berkualitas baik. “Secara kualitas dan kuantitas, air bendungan sudah memenuhi,” ujarnya kepada Tempo pada Kamis, 6 Juni 2024.

Selengkapnya Baca: Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Berita terkait

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada

Baca Selengkapnya

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.

Baca Selengkapnya

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

9 jam lalu

Mengenal IKNOW, Aplikasi Daftar Diri Jika Ingin Banget Berkunjung ke IKN

Otorita IKN telah membuka IKN bagi masyarakat, tetapi harus daftarkan diri lewat aplikasi IKNOW. Apakah IKNOW itu?

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

9 jam lalu

Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

12 jam lalu

Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.

Baca Selengkapnya

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

13 jam lalu

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

15 jam lalu

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.

Baca Selengkapnya

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

16 jam lalu

Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya