TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 10 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kemudian informasi mengenai pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

Selain itu berita tentang perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan alasan penyatuan lembaga pengelolaan kakao dan kelapa dengan sawit adalah untuk pembibitan hingga riset. "Untuk subsidi silang. Paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS sawit," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini usai rapat.

Ia mencatat dana pengelolaan BPDPKS Rp50 triliun rata-rata per tahun. Menurut dia pungutan ekspor bagi kakao dan kelapa tidak akan ditagih lagi setelah digabung dengan BPDPKS.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Jokowi Minta Pembebasan Lahan di IKN Dilakukan Lebih Manusiawi, seperti Apa?

Pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

"Pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap regulasi pembebasan lahan di IKN agar tidak ada warga yang merasa dirugikan," kata Penjabat (Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun di Penajam, Kalimantan Timur, Selasa, 9 Juli 2024.

Lahan milik warga yang bakal dibebaskan setelah perbaikan aturan itu rampung, yakni lahan di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Sungai Sepaku.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ketua Klaster Batik Kendal Ini Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

Perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta Pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor yang marak belakangan ini. Ia mengaku resah dengan kehadiran produk batik cetak atau printing, khususnya dari Cina.

Menurut dia, produksi dari negeri tirai bambu tersebut bukan batik asli, karena dibuat dengan mesin. Batik warisan budaya Indonesia bentuknya cap dan batik tulis, yang diakui dunia lewat Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, UNESCO. “Di saat ada produk lain dari Cina dan India dalam bentuk batik, memang harus ada pembatasan dan pengetahuan ke masyarakat,” ujarnya ditemui di acara Apkasi Otonomi Expo, Jakarta Convention Center, Rabu 10 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Pembebasan Lahan di IKN Dilakukan Lebih Manusiawi, seperti Apa?