Pemerintah Lanjutkan Insentif HGBT, Asaki: Bisa Tingkatkan Produksi Keramik Indonesia

Reporter

Nandito Putra

Editor

Aisha Shaidra

Selasa, 9 Juli 2024 13:21 WIB

Karyawan bekerja di pabrik keramik tempat para pekerja memulai shift sebelum fajar untuk mengoptimalkan sinar matahari dan menghemat energi, di Citta di Castello, Italia, 30 Agustus 2022. REUTERS/Jennifer Lorenzini

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki mengapresiasi kebijakan pemerintah melanjutkan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ketua Asaki Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut akan meningkatkan utilisasi kapasitas produksi keramik di dalam negeri. Melalui insentif tersebut, HGBT dipatok US$ 6/MMBTU.

Keputusan untuk melanjutkan insentif HGBT disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. “Ya lanjut terus pokoknya,” kata Airlangga, Senin, 8 Juli 2024. Airlangga mengatakan mengenai usulan untuk memperluas insentif HGBT akan terus dikaji.

Airlangga mengatakan akan memberikan izin kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. “Terutama untuk regasifikasi LNG (gas alam cair) dan ketiga kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri,” kata Airlangga.

Edy Suyanto berharap kebijakan itu bisa menarik minat investor di industri keramik. Sebab, kata Edy, industri keramik sangat bergantung pada ketersediaan HGBT. Ia mengatakan insentif sangat membantu industri karena 30 persen biaya produksi keramik dialokasikan untuk bahan bakar gas.

Edy mengatakan kebijakan insentif HGBT harus terlaksana dengan baik dan konsisten. "Semoga Kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6/MMBTU dipatuhi PGN dan tidak diberlakukan lagi AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu," kata Edy kepada Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Advertising
Advertising

Dia menambahkan, sejak pertengahan 2023 harga gas mencapai US$6,5/MMBTU. Sedangkan untuk pemakaian maksimal 60 persen dari alokasi volume gas, kata Edy, dikenakan tarif harga yang cukup mahal yaitu US$13,8/MMBTU. Edy menyatakan penetapan harga tersebut karena alasan ketersediaan pasokan gas. "Keputusan ini tentunya sangat positif dan sudah lama ditunggu-tunggu industri keramik sebab kemampuan daya saing industri keramik sangat tergantung kepada HGBT," kata Edy.

Pilihan editor: Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

Berita terkait

Daftar 32 Perusahaan Ubin Keramik Impor Asal Cina yang Terkena Bea Masuk Antidumping

16 hari lalu

Daftar 32 Perusahaan Ubin Keramik Impor Asal Cina yang Terkena Bea Masuk Antidumping

Pemerintah resmi menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik impor kepada perusahaan-perusahaan asal Cina. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tetapkan Antidumping Ubin Keramik, Begini Respons Pengusaha

16 hari lalu

Sri Mulyani Tetapkan Antidumping Ubin Keramik, Begini Respons Pengusaha

Sri Mulyani Indrawati menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk ubin keramik impor asal China.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tetapkan Antidumping Ubin Keramik Impor asal Cina

17 hari lalu

Sri Mulyani Tetapkan Antidumping Ubin Keramik Impor asal Cina

Pemerintah resmi menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk ubin keramik impor asal Cina. Besar antidumping bervariasi.

Baca Selengkapnya

Peran Keramik dalam Perdagangan Maritim, Dosen FIB Unair Ungkap Sejarah Peradaban Jawa Timur

32 hari lalu

Peran Keramik dalam Perdagangan Maritim, Dosen FIB Unair Ungkap Sejarah Peradaban Jawa Timur

Sejarah kemunculan keramik di Jawa Timur tidak lepas dari peran penting perdagangan maritim. Dosen FIB Unair beri penjelasan.

Baca Selengkapnya

Gelar Pameran Tunggal di Bandung, Seniman Tisa Granicia Tampilkan 38 Karya Keramik

48 hari lalu

Gelar Pameran Tunggal di Bandung, Seniman Tisa Granicia Tampilkan 38 Karya Keramik

Seniman, Tisa Granicia menggelar pameran tunggal 38 karya keramiknya sebagai upaya untuk menjaga agar praktik keramin di Indonesia tetap hidup.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

55 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Reshuffle Menteri lagi, Sri Mulyani Didesak Keluarkan Aturan Antidumping Keramik Cina

Terkini: Jokowi akan kembali melakukan reshuffle menteri menjelang akhir jabatan. Sri Mulyani didesak keluarkan aturan antidumping keramik Cina.

Baca Selengkapnya

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

55 hari lalu

Kebanjiran Barang Impor Cina, Utilisasi Keramik Nasional Turun 7 Persen

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mengeluhkan turunnya utilisasi keramik nasional karena terdesak bajir barang impor dari Cina.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

55 hari lalu

Sri Mulyani Diminta Segera Keluarkan Aturan Antidumping Ubin Keramik Cina

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keluarkan aturan antidumping ubin keramik Cina.

Baca Selengkapnya

Indef Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Urgensi BMAD Ubin Keramik

22 Agustus 2024

Indef Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Urgensi BMAD Ubin Keramik

BMAD ubin keramik tinggal tunggu restu Menkeu Sri Mulyani. Indef minta tinjau ulang.

Baca Selengkapnya

Peran Moeldoko di Balik Utak-atik BMAD Ubin Keramik

15 Agustus 2024

Peran Moeldoko di Balik Utak-atik BMAD Ubin Keramik

Setelah mantan Ketua KADI Donna Gulthom dicopot, terjadi lonjakan rekomendasi besaran BMAD ubin keramik hanya dalam dua pekan. Ada cawe-cawe Kepala KSP Moeldoko

Baca Selengkapnya