Aliansi Korban Minta Mahkamah Agung Tolak PK Terdakwa Indosurya

Reporter

Ilona Estherina

Editor

Aisha Shaidra

Selasa, 9 Juli 2024 06:54 WIB

Konferensi pers korban KSP Indosurya terhadap penolakan berkas permohonan kasasi, Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi korban koperasi Indosurya meminta Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum menolak permohonan peninjauan kembali atau PK terdakwa kasus tersebut. Perwakilan korban, Teddy Adrian, mengaku khawatir permohonan akan diterima, “Jika itu terjadi, bisa menimbulkan kemarahan serta kesedihan dari 23 ribu korban,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Teddy mengatakan, mereka sempat lega dengan putusan kasasi Makamah Agung yang memvonis bersalah direktur utama dan direktur keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, yakni Henry Surya dan June Indria. Namun mereka gamang karena salah seorang terdakwa yakni June Indria mengajukan permohonan PK dengan nomor perkara 878 PK/Pid.Sus/2024.

Selain menolak PK, para korban koperasi Indosurya juga berharap para penegak hukum melelang aset sitaan yang berupa 202 properti dan 180 unit mobil. Teddy berharap penegak hukum bisa mengembalikan hasil pelelangan kepada korban.

Nilai pelelangan semua aset pun menurut Teddy masih jauh dari cukup karena kemungkinan banyak aset yang nilainya menurun. Sementara total kerugian yang menimpa para korban berkisar Rp 16 triliun.

Ia percaya pejabat yang berwenang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. “Sehingga pada akhirnya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan hak hak para korban bisa dipulihkan,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Perkara Indosurya telah bergulir sejak laporan pertama ke Bareskrim Polri di 2020. Pada 16 Mei 2023, Henry Surya divonis penjara 18 tahun dan denda Rp 15 miliar subsider 8 bulan di tingkat kasasi. Selain itu, June Indria divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar subsider 6 bulan.

Dalam laman resmi kepaniteraan Mahkamah Agung, pengajuan peninjauan kembali masuk pada Senin 20 Mei 2024 dengan nomor perkara 878 PK/Pid.Sus/2024, atas nama pemohon June Indria. Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari June Indria terkait pengajuan peninjauan kembali. Tempo kesulitan menghubungi pihak Jane dan kuasa hukum.

Pilihan editor: Kejagung Eksekusi Uang Rampasan Bos Indosurya Rp 39,5 Miliar

ILONA ESTHERINA | EKA YUDHA

Berita terkait

Ada Demo Tolak RUU Pilkada, Zulhas Temani Gibran Tinjau Koperasi Susu Sapi di Lembang

25 hari lalu

Ada Demo Tolak RUU Pilkada, Zulhas Temani Gibran Tinjau Koperasi Susu Sapi di Lembang

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mendampingi Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau koperasi susu di Lembang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Supratman Bereskan Revisi UU Perkoperasian

27 hari lalu

Jokowi Perintahkan Supratman Bereskan Revisi UU Perkoperasian

Supratman mengatakan Jokowi ingin menyelesaikan Revisi UU Perkoperasian demi kepastian hukum dan dukungan terhadap koperasi.

Baca Selengkapnya

Kewenangan Bertambah Pasca UU P2SK, Apa Saja Persiapan OJK?

29 hari lalu

Kewenangan Bertambah Pasca UU P2SK, Apa Saja Persiapan OJK?

Setelah penerapan UU P2SK, OJK menjadi lembaga dengan tugas dan tanggung jawab yang terbesar di antara otoritas sektor keuangan lain di seluruh dunia.

Baca Selengkapnya

Biografi Bung Hatta, Gelar Tak Henti Didapatnya Sampai Akhir Hayat

31 hari lalu

Biografi Bung Hatta, Gelar Tak Henti Didapatnya Sampai Akhir Hayat

Bung Hatta terus mendapat penghargaan sampai akhir hayatnya, di ujung usia ia pernah mengajar di UGM dan menjadi narasumber di berbagai seminar.

Baca Selengkapnya

Pemikiran Proklamator Bung Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan dan Demokrasi Kerakyatan

31 hari lalu

Pemikiran Proklamator Bung Hatta tentang Ekonomi Kerakyatan dan Demokrasi Kerakyatan

Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi "jalan tengah" yang digagas Bung Hatta menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme saat itu.

Baca Selengkapnya

Hari Puncak Koperasi Nasional, Menko Airlangga Minta Dekopindo Libatkan Anak Muda

13 Juli 2024

Hari Puncak Koperasi Nasional, Menko Airlangga Minta Dekopindo Libatkan Anak Muda

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar koperasi mengutamakan anak muda dan digitalisasi.

Baca Selengkapnya

Kisah Raden Aria Wirjaatmadja, Pelopor Koperasi di Hindia Belanda

12 Juli 2024

Kisah Raden Aria Wirjaatmadja, Pelopor Koperasi di Hindia Belanda

Gerakan koperasi sudah ada sejak 129 tahun, sebelum Indonesia merdeka.

Baca Selengkapnya

12 Juli Hari Koperasi Indonesia, Peran Penting R. Aria Wiraatmadja dan Bung Hatta

12 Juli 2024

12 Juli Hari Koperasi Indonesia, Peran Penting R. Aria Wiraatmadja dan Bung Hatta

Hari Koperasi Indonesia tak bisa dipisahkan dari jasa R. Wiraatmadja dan Bung Hatta. Ini peran besar keduanya membangun koperasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

12 Juli 2024

OJK Cabut Izin Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu, Minta Pengurus Bentuk Tim Likuidasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).

Baca Selengkapnya

Satu Pelaku Pembunuhan Pegawai Koperasi di Palembang Masih Buron

2 Juli 2024

Satu Pelaku Pembunuhan Pegawai Koperasi di Palembang Masih Buron

Satu dari tiga pelaku pembunuhan pegawai koperasi yang mayatnya dicor di dalam distro Palembang masih buron.

Baca Selengkapnya