Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

Reporter

Ikhsan Reliubun

Editor

Grace gandhi

Senin, 8 Juli 2024 22:50 WIB

Petugas menyortir paket barang yang akan dikirim melalui PT Pos Indonesia (Persero) di Kantor Pos Bandar Lampung, Lampung, Kamis 13 April 2023. Menurut petugas kantor pos setempat memasuki pekan keempat jelang Lebaran pengiriman paket pos mengalami peningkatan hinga 50 persen lebih dibandingkan hari biasa dan diprediksi terus mengalami kenaikan. ANTARA FOTO/Ardiansyah

Tata menambahkan, transformasi teknologi informasi (IT) dan robotisasi di bidang logistik mengubah sistem pola kerja karyawan. Sebagai langkah konkret, PT Pos Indonesia telah memberikan pembekalan keterampilan melalui pelatihan terpadu kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi pekerja.

Misalnya, kata dia, para karyawan bagian logistik yang tertarik bergabung pada divisi marketing, perusahaan akan membekalinya dengan ilmu pemasaran di PT Pos Indonesia. "Sehingga dapat terjun menjadi tenaga pemasaran kami," ucap Tata.

Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, kata dia, PT Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay, dan GLID. "Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan PT Pos Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya isu PHK itu muncul di tengah unjuk rasa serikat buruh. Unjuk rasa ini dilakukan di Istana Negara Jakarta yang berpusat di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024.

Tak hanya meminta pemerintah berfokus pada isu PHK di perusahaan jasa kurir dan logistik itu. Buruh juga mendesak pemerintah supaya mencegah terjadinya semakin banyak PHK di industri tekstil dan produk tekstil.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, mengatakan ada rencana PHK besar-besaran di lingkungan PT Pos Indonesia. Rencana itu berlangsung setelah adanya rencana transformasi digital atau robotik di perusahaan. Hingga saat ini memang belum ada PHK. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi tersebut.

Menurut Andi, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia, melalui sambungan telepon pada Kamis, 4 Juli 2024.

Pilihan Editor: Wijaya Karya Ajukan PMN 2025 Rp 2 Triliun, Dialokasikan untuk 2 Proyek di IKN

Berita terkait

Ridwan Kamil Akan Beri Dana Sosial Selama 3 Bulan bagi Gen Z yang Kena PHK

1 jam lalu

Ridwan Kamil Akan Beri Dana Sosial Selama 3 Bulan bagi Gen Z yang Kena PHK

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan beri dana sosial bagi generasi Z yang terkena PHK.

Baca Selengkapnya

Ridwan-Suswono soal Gen Z di Jakarta Kena PHK: Dana Ketahanan 3 Bulan hingga Perbanyak Co-working dan Kopi Gratis

2 jam lalu

Ridwan-Suswono soal Gen Z di Jakarta Kena PHK: Dana Ketahanan 3 Bulan hingga Perbanyak Co-working dan Kopi Gratis

Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan memberikan dana ketahanan sosial selama tiga bulan bagi Gen Z yang terkena PHK.

Baca Selengkapnya

Sebut 350 Ribu Orang Menganggur di Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno Janji Gelar Job Fair di Tiap Kecamatan 3 Bulan Sekali

3 jam lalu

Sebut 350 Ribu Orang Menganggur di Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno Janji Gelar Job Fair di Tiap Kecamatan 3 Bulan Sekali

Calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji bila terpilih akan menggelar job fair di tiap kecamatan.

Baca Selengkapnya

Knowledge Power Up, Inisiatif Telkom Akselerasikan Budaya Belajar Karyawan

12 jam lalu

Knowledge Power Up, Inisiatif Telkom Akselerasikan Budaya Belajar Karyawan

Telkom Indonesia hadirkan program Knowledge Power Up untuk memperkuat budaya belajar dan inovasi bagi karyawan.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

13 jam lalu

Airlangga Hartanto Meragukan Data PHK Per September Menyentuh 53.000

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hampir 53 ribu orang terdampak PHK per September 2024, pernyataan ini diragukan oleh Airlangga.

Baca Selengkapnya

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

13 jam lalu

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memanfaatkan ekonomi syariah jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Baca Selengkapnya

Cara dan Syarat Ajukan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

1 hari lalu

Cara dan Syarat Ajukan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

Kini, proses klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan semakin dipermudah dengan adanya aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Baca Selengkapnya

Ditjen HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran dari Manajemen CNN Indonesia Terkait Pemotongan Upah dan PHK Sepihak Pekerja

1 hari lalu

Ditjen HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran dari Manajemen CNN Indonesia Terkait Pemotongan Upah dan PHK Sepihak Pekerja

Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman mengatakan pemotongan upah oleh manajemen CNN Indonesia tidak dilakukan tanpa kesepakatan para pekerja.

Baca Selengkapnya

Tren PHK Berlanjut, Kemnaker Sebut Green Jobs Bisa Jadi Solusi Lapangan Pekerjaan

2 hari lalu

Tren PHK Berlanjut, Kemnaker Sebut Green Jobs Bisa Jadi Solusi Lapangan Pekerjaan

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa green jobs dapat menjadi solusi bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Baca Selengkapnya

Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

2 hari lalu

Kenapa Sri Mulyani Sebut Deflasi Berbulan-bulan Justru Positif Meski Pengusaha dan Ekonom Cemas?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut deflasi yang terjadi berturut-turut selama 5 bulan justru positif. Pengusaha dan ekonom justru cemas.

Baca Selengkapnya