Penerimaan di Bawah Target, Sri Mulyani Perkirakan Defisit APBN 2024 Tembus 2,7 Persen dari PDB

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Grace gandhi

Senin, 8 Juli 2024 19:47 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pada 2024 sebesar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 609,7 triliun. Artinya, defisit 2024 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen dari PDB. Per semester I 2024 saja, defisit APBN dilaporkan sebesar Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya, terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari PDB," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan alasan mengapa defisit APBN 2024 diperkirakan menyentuh 2,7 persen. Mulai dari faktor pendapatan negara hingga pengeluaran atau belanja negara yang tidak mencapai target APBN.

"Kenaikan defisit Rp 80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar, terutama di semester I," kata dia.

Pendapatan negara 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 2.783,9 triliun. Kemudian, penerimaan pajak 2024 diperkirakan mencapai Rp 1.921,9 triliun, tumbuh 2,9 persen dibandingkan tahun lalu yakni Rp 1.867,9 triliun. Namun, di bawah target APBN yakni Rp 1.988,9 triliun.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai 2024 diperkirakan....

<!--more-->

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai 2024 diperkirakan sebesar Rp 296,5 triliun atau tumbuh 3,5 persen dibandingkan tahun lalu, yakni Rp 286,3 triliun. Akan tetapi, penerimaan kepabeanan dan cukai diprediksi kurang dari target APBN 2024, yaitu Rp 321 triliun.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan naik 10,4 persen. Pada 2023, realisasi PNBP tercatat Rp 612,5 triliun, sementara pada 2024 diperkirakan Rp 549,1 triliun. Kemudian, penerimaan hibah pada 2024 diproyeksikan sebesar Rp 34,9 triliun.

Dia menambahkan, pemerintah akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 214,6 triliun. Keduanya digunakan untuk membiayai defisit APBN 2024 yang membengkak.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun. Inilah sebetulnya kenapa tahun 2022-2023 kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar, dipakai pada saat situasi seperti sekarang," katanya.

Kendati demikian, Sri Mulyani optimistis bahwa penerimaan negara pada semester II 2024 bisa kembali bangkit. "Kemudian kita bisa tumbuh tipis di semester II," katanya.

Pilihan Editor: Rencana Bea Masuk 7 Barang Impor, Zulhas: KPPI dan KADI Sedang Selidiki Impor 3 Tahun Terakhir

Berita terkait

Alasan Hakim Tetap Cuti Massal meski Sri Mulyani Disebut Sudah Sepakat Kenaikan Gaji

1 menit lalu

Alasan Hakim Tetap Cuti Massal meski Sri Mulyani Disebut Sudah Sepakat Kenaikan Gaji

Para hakim akan melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan saat aksi cuti massal pekan depan.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Dicek Betul, karena Tak Ada Hambatan Transportasi atau Daya Beli Berkurang

8 jam lalu

Jokowi soal Deflasi 5 Bulan Beruntun: Dicek Betul, karena Tak Ada Hambatan Transportasi atau Daya Beli Berkurang

Presiden Jokowi angkat bicara soal angka deflasi beruntun beberapa bulan terakhir ini.

Baca Selengkapnya

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

9 jam lalu

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memanfaatkan ekonomi syariah jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Baca Selengkapnya

Arsjad Rasjid Bersyukur Wapres dan Menkeu Masih Mengakuinya sebagai Ketua Kadin: Alhamdulillah

11 jam lalu

Arsjad Rasjid Bersyukur Wapres dan Menkeu Masih Mengakuinya sebagai Ketua Kadin: Alhamdulillah

Arsjad Rasjid bersyukur dirinya masih diakui oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Umum Kadin.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

1 hari lalu

Sri Mulyani Janji Pemerintah Beri Beasiswa Santri sampai Gelar Doktor di Sektor Ekonomi Syariah

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji pemerintah akan memberikan beasiswa untuk para santri hingga mendapat gelar doktor di sektor ekonomi syariah

Baca Selengkapnya

Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

1 hari lalu

Realisasi KUR Syariah Rp 16,7 Triliun, Sri Mulyani: Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi KUR Syariah mencapai Rp 16,7 triliun pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

1 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut Arsjad Rasjid Masih Ketua Kadin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Arsjad Rasjid sebagai Ketua Kadin.

Baca Selengkapnya

Celios Sebut Ekspor Pasir Laut akan Rugikan PDB Rp 1,22 Triliun, Ini Alasannya

1 hari lalu

Celios Sebut Ekspor Pasir Laut akan Rugikan PDB Rp 1,22 Triliun, Ini Alasannya

Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi ekspor pasir laut justru akan menyebabkan kerugian Rp 1,22 triliun. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

1 hari lalu

Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

Ribuan hakim cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Begini respons pakar hukum Universitas Udayana (Unud).

Baca Selengkapnya

Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menepis pertanyaan tentang kelanjutan dirinya di pemerintahan.

Baca Selengkapnya