TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pada pemerintahan Jokowi di 2016.

Berita lain yang juga banyak dibaca adalah mengenai Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons soal amanah yang dititipkan Presiden Jokowi terkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Lalu berita tentang kasus ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 yang menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Namun, hampir genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi.

Kemudian berita mengenai Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu.

Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co:

1. BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Berturut-turut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023. Pemberian opini WTP tersebut adalah yang kedelapan kalinya sejak diberikan pertama kali pada 2016. Penyerahan opini WTP diterima langsung Presiden Jokowi atau Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senin, 8 Juli 2024.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengatakan penyerahan opini WTP terhadap LKPP Pemerintahan Jokowi sudah sesuai standar. Isma mengatakan penilaian atas laporan keuangan mengacu pada prinsip integritas, profesionalisme dan memberikan manfaat.

"Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian membanggakan yang tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara," kata Isma.

Isma meyakini dengan pemeriksaan yang menyeluruh dan teliti akan berdampak pada perbaikan pengelolaan anggaran. Menurutnya, hal itu menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berujar penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Dia mengatakan sudah kewajiban pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua. Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo…

<!--more-->

2. Jokowi Titip Pengelolaan Uang Negara, Prabowo: Kita Tidak Ingin Ada Kebocoran

Presiden Terpilih Prabowo Subianto merespons soal amanah yang dititipkan Presiden Jokowi terkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

"Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam kunjungan perdananya ke Istana Kepresidenan Jakarta usai pemulihan operasi, Prabowo mengamini keyakinan Presiden Jokowi soal pengelolaan APBN yang transparan oleh BPK di bawah pemerintahannya.

Ia juga menilai BPK merupakan institusi penting, serta lembaga yang menjadi andalan pemerintah. BPK diharapkan lebih ketat mengawasi penggunaan APBN-APBD sebagai uang Negara.

"Insya-Allah pasti. BPK institusi yang sangat penting. BPK andalan kita. BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga minta BPK mendukung proses transisi pemerintahan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Rusak…

<!--more-->

3. PT KFI Belum Ganti Rugi Rumah Warga yang Retak Diduga Akibat Kebakaran Smelter Mei Lalu

Ledakan di smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada pertengah Mei 2024 menyebabkan sejumlah rumah warga retak. Namun, hampir genap dua bulan pascakejadian, perusahaan belum memberi kompensasi. "Belum ada ganti rugi," kata Marjianto, warga RT 13 Kelurahan Pendingin ketika dikonfirmasi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Senin, 8 Juli 2024.

Smelter PT KFI terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pabrik pengolahan dan pemurnian nikel itu diresmikan pada September 2023. Belum genap setahun, insiden ledakan sudah terjadi dua kali. Insiden pertama terjadi pada 11 Oktober dan menewaskan dua pekerja asal Cina. Insiden kembali terjadi pada 16-17 Mei 2024.

Marjianto berujar, ledakan pertama pada 16 Mei, menyebabkan rumah warga di sekitar smelter retak-retak. Saat itu, ia mencatat setidaknya ada 20 rumah terdampak di RT 13. "Untuk keseluruhan sekitar pabrik, bisa ratusan karena pabrik KFI dikelilingi 8 RT," ujarnya, Sabtu, 18 Mei 2024.

Dari video pendek yang diterima Tempo, sejumlah retakan tampak terjadi di dinding dan lantai. Ada juga keretakan yang terjadi pada kaca jendela. Peristiwa itu menurut Marjianto merugikan warga. Dalam aktivitas sehari-hari, warga juga sudah terganggu dengan kebisingan hingga dampak polusi dari kegiatan pabrik.

Perwakilan pemilik PT KFI, Ardhi Soemargo, membenarkan adanya insiden pada Mei lalu. Namun ia membantah bahwa itu merupakan kebakaran atau ledakan smelter. Menurutnya, peristiwa yang terjadi adalah letupan di area limbah yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Ia juga mengklaim peristiwa itu tidak berlangsung lama dan pihaknya segera menangani masalah tersebut.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Bulog Prioritaskan Serapan Beras Lokal, Impor Tetap Jalan Bertahap…

<!--more-->

4. Bulog Prioritaskan Serapan Beras Lokal, Impor Tetap Jalan Bertahap

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. "Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor. "Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," ujar Bayu. Ia menyebut target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: SYL Heran Jadi Terdakwa, Jaksa Nilai Ada Pengakuan Terjadi Korupsi di Kementan