BTN Bersiap Bidik Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Agung Sedayu

Senin, 8 Juli 2024 17:15 WIB

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkapkan aksi korporasi yang akan dijalankan pada tahun 2025. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi ini disusun berdasarkan visi dan misi pemerintahan baru, seperti pengadaan 3 juta rumah mulai tahun kedua menjabat. Pemerintahan baru yang dimaksud adalah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami punya aspirasi, tahun depan kami sudah baca visi misi pemerintahan baru 3 juta rumah, berarti kami juga harus mempersiapkan rasio permodalan tanpa meminta PMN," kata Nixon dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Aksi korporasi pertama yang disiapkan BTN adalah Junior Global Bonds (tier-2 capital). Linimasa tentatif untuk aksi korporasi ini ditargetkan pada semester I 2025. "Jadi, yang kami persiapkan adalah Junior Global Bonds kurang lebih US$ 300 juta yang akan kami terbitkan minimal. Lima tahun lalu, market-nya kami ada di Singapura dan Hongkong."

Kedua, BTN juga tengah menyiapkan spin off unit usaha syariah (UUS) dengan capital sebesar Rp 1,5 triliun hingga 6 triliun. Aksi korporasi ini, kata Nixon supaya BNI tidak turun ke Buku 1. Buku 1 merupakan kategori terendah dalam daftar bank umum, dengan moda inti di bawah Rp 1 triliun.

Nixon menginginkan BTN tetap masuk Buku 2 yang memiliki modal inti sebesar Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun. Aksi korporasi ini juga direncanakan pada semester pertama 2025. "Kami juga sedang menyiapkan spin off UUS Rp 1,5 sampai 6 triliun total capital-nya. Supaya dia gak turun ke Buku 1, kami harapkan tetap di Buku 2," tuturnya.

Advertising
Advertising

Kemudian, aksi korporasi penjualan aset non-performing loan (NPL) senilai Rp 1,5 triliun. Tahun lalu, BTN berhasil menjual aset NPL dengan mekanisme penjualan aset hampir Rp 1 triliun. "Ini kami akan dorong lagi tahun depan Rp 1,5 triliun, sehingga NPL BTN akan mendekati angka 2,5 persen di tahun depan," kata Nixon.

Selain itu, BTN juga akan menerbitkan reguler bonds sebesar Rp 5 triliun. Penerbitan surat utang ini, kata Nixon dalam rangka mendukung likuiditas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi 3 juta rumah. "Jadi, kami sudah menghitungnya."

Terakhir, BTN akan melakukan sekuritisasi KPR melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1 triliun.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam visi misinya berjanji menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. "Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua," demikian tertulis di dalam dokumen visi misi Koalisi Indonesia Maju.

Hal ini juga pernah ditegaskan oleh Prabowo dalam debat Capres kelima di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad, 4 Februari 2024. “Kami juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah,” kata Prabowo.

ANNISA FEBIOLA | ANDIKA DWI

Pilihan Editor: SYL Heran Jadi Terdakwa, Jaksa Nilai Ada Pengakuan Terjadi Korupsi di Kementan

Berita terkait

Jokowi soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Semestinya Diteken Prabowo

19 menit lalu

Jokowi soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Semestinya Diteken Prabowo

Jokowi sebelumnya pernah menuturkan penerbitan Keppres ini bisa jadi dilakukan sebelum 17 Agustus atau setelah Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

2 jam lalu

Solidaritas Hakim Indonesia Harap Bertemu Jokowi dan Prabowo saat Aksi Cuti Massal Pekan Depan

Solidaritas Hakim Indonesia telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Jokowi dan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

4 jam lalu

Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Subianto Rancang Omnibus Law Bidang Ekonomi Syariah

Ekonom Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti pentingnya pembuatan payung induk undang-undang mengenai ekonomi syariah di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Baca Selengkapnya

Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

4 jam lalu

Bakal Ada Menko Infrastruktur dalam Kabinet Prabowo, Menteri PUPR Berharap Masalah Truk ODOL Bisa Diselesaikan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merespons positif rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

5 jam lalu

Ekonom Ini Sarankan Kartu Prakerja dan Bansos Beras Tak Dilanjutkan di Era Prabowo, Kenapa?

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyaran program Kartu Prakerja dan penyaluran bansos beras tak dilanjutkan di era Prabowo. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

7 jam lalu

Pesan Basuki Hadimuljono ke Pemerintahan Prabowo Subianto: Sambungkan Jalan Tol Trans Sumatera

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sudah menyampaikan rekomendasi keberlanjutan proyek infrastruktur kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo yang Menandatangani

7 jam lalu

Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Jokowi Sebut Sepatutnya Prabowo yang Menandatangani

Presiden Jokowi angkat bicara soal Keppres perpindahan ibu kota ke IKN .

Baca Selengkapnya

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

8 jam lalu

Potensi Ekonomi Syariah USD 3 Triliun, Indef: Kunci Ekonomi Tumbuh 8 Persen di Era Prabowo

Penasihat Center of Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, menilai pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memanfaatkan ekonomi syariah jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

8 jam lalu

Serba-serbi Pembentukan Kabinet Prabowo-Gibran: PDIP Tunggu Keputusan Megawati, Respons NU dan Muhammadiyah

Kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo diperkirakan akan memiliki lebih banyak kementerian dibandingkan kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

8 jam lalu

Budi Gunawan Disebut-sebut Masuk Kabinet Prabowo, Apa Saja Kontroversi Kepala BIN Ini?

Kepala BIN Budi Gunawan santer disebut-sebut akan masuk Kabinet Prabowo. Betulkah? Apa saja kontroversi pria dengan inisial BG ini?

Baca Selengkapnya