TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto merespons soal amanah yang dititipkan Presiden Jokowi terkait pengelolaan uang negara lewat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

"Kita tidak menginginkan kebocoran-kebocoran. Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak bisa dipertanggungjawabkan, setiap rupiah harus kita amankan, harus kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam kunjungan perdananya ke Istana Kepresidenan Jakarta usai pemulihan operasi, Prabowo mengamini keyakinan Presiden Jokowi soal pengelolaan APBN yang transparan oleh BPK di bawah pemerintahannya.

Ia juga menilai BPK merupakan institusi penting, serta lembaga yang menjadi andalan pemerintah. BPK diharapkan lebih ketat mengawasi penggunaan APBN-APBD sebagai uang Negara.

"Insya-Allah pasti. BPK institusi yang sangat penting. BPK andalan kita. BPK ke depan harus lebih ketat mengawasi," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga minta BPK mendukung proses transisi pemerintahan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.

"Saat ini, kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Presiden dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Senin.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.

Jokowi meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," ujar Jokowi.

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Opini tersebut merupakan opini WTP yang kedelapan sejak diraih pada 2016.

Prabowo yang berpasangan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menang Pemilu 2024 dengan menyingkirkan dua capres lain, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Mereka akan dilantik Oktober mendatang.

ANTARA

Pilihan Editor Ini Cara Influencer Ahmad Rafif Raya Himpun Dana Masyarakat Rp71 M, yang Dianggap OJK Ilegal