Fakta-Fakta Family Office Gagasan Luhut: Bebas Pajak, Tidak Ada Pencucian Uang dan Investasi di RI

Reporter

Andika Dwi

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 3 Juli 2024 16:11 WIB

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan getol mendorong pembentukan Family Office. Usulan tersebut telah disampaikan Luhut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada pertengahan Juni lalu dan telah disetujui Kepala Negara.

Lewat unggahan video di Instagramnya di @luhut.pandjaitan pada Senin, 1 Juli 2024, Luhut menjelaskan alasan dirinya ingin membentuk Family Office. Kata Luhut, menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan tumbuh 38,3 persen selama periode 2023-2028. Jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara juga diproyeksikan akan terus meningkat. “Berangkat dari trend tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global,” kata Luhut dalam unggahannya di Instagram pada Senin, 1 Juli 2024.

Menurut dia, Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki family office, peredaran modal dalam negeri akan meningkat dan juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.

Saat ini ada beberapa negara di dunia yang menjadi tuan rumah dari aset tersebut, dua diantaranya dari Asia yakni Singapura dan Hongkong. “Singapura dengan 1.500 family office, dan Hongkong yang memiliki 1400 family office,” ungkap Luhut. Berikut adalah fakta-fakta pembangunan Family Office yang digagas Luhut dan Jokowi.

Investasi Dana di Family Office Tidak Dikenakan pajak

Advertising
Advertising

Saat ini Luhut mengaku dirinya sedang menyusun regulasi terpadu terkait Family Office. Salah satu regulasi yang bakal ditetapkan adalah orang yang menaruh uangnya di Family Office tidak dikenakan pajak, tetapi diharuskan untuk melakukan investasi, yang akan dikenakan pajak. “Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi dan investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut dalam video di Instagramnya.

Harus Investasi di RI

Meski tidak dikenakan Pajak, tapi Luhut menjelaskan bahwa pemilik dana yang mau menaruh uangnya di Family Office harus melakukan investasi di berbagai proyek strategis tanah air, salah satunya hilirisasi. Luhut menilai, Indonesia memiliki peluang besar lewat adanya Family Office Indonesia yang tentunya menguntungkan negara.

“Jadi kalau dia sudah investasi, kan banyak proyek disini ada proyek hilirisasi, ada seaweed, ada macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan kita harus mengambil peluang ini dan tentu menguntungkan Indonesia,” katanya.

Lokasi Family Office Bisa di Bali atau IKN

Luhut juga sedang mempertimbangkan opsi lokasi untuk menarik Family Office. Adapun pilihannya bisa di Bali atau Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dimana mau kita buat? Nanti kita mau study betul-betul. Kita ada pilihan di Bali. di Bali kan ada dia KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yaitu kura-kura Bali dan Sanur. Kemudian juga IKN, itu juga pilihan. Ini sekarang sedang kita garap lah tapi dengan cermat,” ungkapnya.

Tak Boleh Ada Pencucian Uang

Luhut menekankan bahwa family office yang akan didirikan di Indonesia harus bebas dari pencucian uang. “Tapi kita menghindari pencucian uang. Dia harus datang kemari, misalnya dia taruh duitnya 10 atau 30 juta USD, dia harus investasi berapa juta,” ujar Luhut.

Luhut memastikan bahwa pihaknya saat ini sedang mengkaji secara cermat pembentukan family office tersebut. Selain itu, Luhut telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk membentuk task force dalam satu bulan ke depan.

Harus Melibatkan Orang Indonesia

Untuk memastikan tidak terjadi pencucian uang, family office yang berinvestasi di Indonesia diharuskan untuk menggunakan tenaga kerja lokal dan melakukan investasi dalam proyek-proyek seperti hilirisasi dan industri seperti rumput laut.

“Mereka ini orang-orang kaya yang pengen senang-senang. Jadi ya kita tawarkan, tapi kamu harus investasi, kamu harus pakai local people Indonesia yang qualified itu tadi untuk menjalankan office di sini,” tukasnya.

Pilihan editor: Ekonom Sebut Family Office Berpotensi Jadi Suaka Pajak dan Tempat Pencucian Uang

RIZKI DEWI AYU

Berita terkait

Heru Budi: Angka Realisasi Investasi di Jakarta Terus Meningkat

11 jam lalu

Heru Budi: Angka Realisasi Investasi di Jakarta Terus Meningkat

Investasi lokal dan asing bertumbuh sejak 2021. Membuktikan Jakarta tetap bergerak maju. Pengamat mengimbau Pemprov DKI terus ciptakan kota yang aman dan nyaman.

Baca Selengkapnya

SKK Migas dan OIKN Buat Ruang Hijau Taman Buah untuk Ketahanan Pangan

11 jam lalu

SKK Migas dan OIKN Buat Ruang Hijau Taman Buah untuk Ketahanan Pangan

SKK Migas meresmikan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara sebagai bagian dari nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Baca Selengkapnya

Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat

14 jam lalu

Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat

Kementerian Kominfo mengonfirmasi telah memblokir akun Instagram milik influencer Ahmad Rafif Raya usai terjerat kasus investasi ilegal Rp 71 miliar. Akun dengan username @rafifraya itu diblokir sejak Jumat, 5 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Minta Ahmad Rafif Raya Kembalikan Dana Investor

1 hari lalu

OJK Minta Ahmad Rafif Raya Kembalikan Dana Investor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta influencer Ahmad Rafif Raya (ARR) yang juga pendiri PT Waktunya Beli Saham mengembalikan dana investor.

Baca Selengkapnya

Luhut Soal Rencana Kenaikan Tarif Impor Barang sampai 200 Persen Termasuk Impor Tekstil

1 hari lalu

Luhut Soal Rencana Kenaikan Tarif Impor Barang sampai 200 Persen Termasuk Impor Tekstil

Menkomarinves Luhut Pandjaitan berikan penjelasan soal rencana pengenaan tarif impor barang asal Cina, termasuk impor tekstil hingga 200 persen.

Baca Selengkapnya

Bahlil Dorong Pemuda Katolik jadi Wirausahawan: Jangan Mimpi Kaya kalau Pilih jadi PNS

1 hari lalu

Bahlil Dorong Pemuda Katolik jadi Wirausahawan: Jangan Mimpi Kaya kalau Pilih jadi PNS

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengajak seluruh Pemuda Katolik dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi wirausahawan.

Baca Selengkapnya

Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

2 hari lalu

Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya

Resmi Luncurkan wondr, Dirut BNI: Mobile Banking Lama akan Ditutup

2 hari lalu

Resmi Luncurkan wondr, Dirut BNI: Mobile Banking Lama akan Ditutup

BNI akan segera menutup aplikasi BNI Mobile Banking, usai meluncurkan super app baru bernama wondr by BNI pada Jumat, 5 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Family Office di Bali: Luhut Opimistis, Pakar Sarankan Pemerintah Berikan Bukti

3 hari lalu

Soal Family Office di Bali: Luhut Opimistis, Pakar Sarankan Pemerintah Berikan Bukti

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office di Pulau Bali

Baca Selengkapnya

Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

3 hari lalu

Terkini: Serikat Pekerja Sebut Alasan di Balik Rencana PHK Karyawan PT Pos Indonesia, Pernyatatan Kemenkes tentang Pemecatan Dekan FK Unair

Wacana pemutusan hubungan kerja di lingkungan PT Pos Indonesia santer terdengar. Serikat Pekerja menyebutkan alasannya.

Baca Selengkapnya