Partai Buruh: 127 Ribu Orang di Industri Tekstil Terkena PHK, Cabut Permendag tentang Kebijakan Impor
Reporter
Ikhsan Reliubun
Editor
Martha Warta Silaban
Rabu, 3 Juli 2024 13:43 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan data pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap buruh mencapai ratusan ribu orang. Menurut dia, data ratusan ribu buruh kena PHK itu mengacu pada Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) per tiga bulan terakhir di 2024.
"Lebih tepatnya 127.000 buruh sudah ter-PHK di industri tekstil," kata Said kepada wartawan di lokasi aksi, Patung Kuda, Gambir, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2024.
Menurut dia, sementara data Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis per tiga bulan terakhir pada 2024 berbeda jauh dengan data temuan Litbang Partai Buruh dan KSPI. Berdasarkan data Kemenaker, buruh tekstil yang kena PHK cuma 27 ribu orang. Sebab itu, dalam unjuk rasa kali ini, ia mengatakan pemerintah harus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor.
Selain Peraturan Menteri Perdagangan, ia juga meminta pemerintah mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Peraturan ini memberikan izin kepada platform bisnis asing membentuk unit usaha jasa kurir dan logistik. Sehingga usaha jasa kurir dan logistik asing akan mengancam usaha jasa kurir dan logistik domestik.
Dia mengatakan, Partai Buruh sudah memprediksi ada sekitar 20 ribu buruh jasa kurir dan logistik yang akan terdampak PHK. "Mulai bertahap diprediksi lebih dari 20.000 buruh di industri kurir dan logistik akan ter-PHK kalau tidak mencabut Peraturan Dirjen Perhubungan," ujar dia.
Aksi hari ini, kata dia, untuk mengingatkan pemerintah dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melindungi industri dalam negeri. Khususnya industri tekstil, kurir, dan logistik, baja, dan sektor lainnya mengalami penurunan omset. Bahkan ada perusahaan yang bahkan gulung tikar alias tutup. "Akibatnya, bagi serikat buruh adalah PHK besar-besaran," ucap dia.
Sehingga pertumbuhan ekonomi yang sekarang dibanggakan, kata dia, itu disebut economic crowded paradox. Artinya ekonomi tumbuh, tapi terjadi PHK kepada buruh di sejumlah industri. Seharusnya, dia berujar, ekonomi tumbuh menyerap lapangan kerja. "Berarti hanya sektor-sektor industri tertentu saja dan menikmati semua kebijakan pemerintah, seperti itu batu bara kelapa sawit dan komoditas lainnya," ucap dia.
Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Harga Tanah di Sekitar Rumah Pensiun Jokowi, Profil Menkominfo Budi Arie
