Terpopuler: Said Aqil soal Konsesi Tambang untuk Ormas, Gaji dan Tunjangan Kapolda Sumbar

Rabu, 3 Juli 2024 06:30 WIB

Eks Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, saat ditemui usai peluncuran kerjasama Indonesia-Tiongkok di bidang kebudayaan dan pendidikan. Kepada wartawan, Aqil bilang konsesi tambang untuk Ormas merupakan ghanimah (rampasan perang) yang sudah seharusnya diterima ormas karena berperan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. TEMPO/Nandito Putra.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Selasa, 2 Juli 2024, dimulai dari pernyataan mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradj soal ormas keagamaan yang mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah.

Berikutnya ada berita tentang gaji serta tunjangan Kapolda Sumbar dan penandatanganan pakta integritas Shopee. Lalu ada berita tentang harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan di Malaysia dan FITRA mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang akan sulit dipantau.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Said Aqil Samakan Konsesi Tambang untuk Ormas dengan Pembagian Harta Rampasan Perang

Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebut organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah selayaknya mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah. Aqil menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan adalah ghanimah (harta rampasan perang) atas upaya merebut kemerdekaan Indonesia.

Advertising
Advertising

"Bahwa ormas ini yang berdiri sebelum kemerdekaan, berjasa besar, sangat berjasa besar. Bahkan pahlawan-pahlawan dari ormas Islam sangat banyak, ada dari NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya," kata Aqil kepada wartawan di sela-sela peluncuran kerja sama Tiongkok-Indonesia dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Aqil berpendapat, selama ini ormas keagamaan belum mendapatkan berkah dari kemerdekaan. "Kita (ormas) selalu urusan ibadah terus. Belum pernah dapat ghanimah," kata Aqil yang kini menjabat Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI).

Simak lebih jauh tentang konsesi tambang untuk ormas di sini.

<!--more-->

2. Besar Gaji dan Tunjangan Kapolda Sumbar, Pemburu Orang yang Viralkan Kasus Afif Maulana

Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Kapolda Sumbar), Irjen Pol Suharyono, tengah menjadi sorotan setelah kasus kematian bocah laki-laki berusia 13 tahun, Afif Maulana. Suharyono menyatakan sedang mencari orang yang memviralkan kasus tersebut.

Menurut Suharyono, memviralkan sesuatu itu bersifat trial by the press. Istilah itu, kata Suharyono, berarti justifikasi seolah-olah polisi bertindak salah, polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain.

“Sejauh mana dan apa yang dia ketahui terhadap apa yang diucapkan di media sosial itu,” kata Suharyono, Ahad, 23 Juni 2024, saat konferensi pers di Mapolresta Padang.

Simak lebih jauh tentang gaji dan tunjangan Kapolda Sumbar di sini.

3. Shopee dan SPX Express Tanda Tangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku atas Dugaan Pelanggaran

PT Shopee International Indonesia (Shopee Indonesia) dan PT Nusantara Express Kilat (SPX Express) telah menandatangani pakta integritas perubahan perilaku atas dugaan pelanggaran layanan jasa pengiriman. Penandatangan dilakukan di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024.

Dalam hal ini, Shopee Indonesia merupakan terlapor I dan SPX Express sebagai terlapor II. Poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara No.4/KPPU-1/2024 itu dibacakan oleh Kuasa Hukum Shopee International Indonesia, Harry Rizki Perdana Putra.

"Yang bertanda tangan di permohonan ini, Terlapor 1 PT Shopee Internasional Indonesia, dan PT Nusantara Express Kilat sebagai Terlapor 2, Dengan ini menyatakan menerima LDP (Laporan Dugaan Pelanggaran) tertanggal 28 Mei 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf D dan Pasal 25 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait layanan jasa pengiriman kurir di platform Shopee," kata Harry.

Simak lebih jauh tentang Shopee teken pakta integritas di sini.

<!--more-->

4. Usai Rapat dengan Jokowi, Menkes Budi Gunadi Beberkan Sebab Harga Obat di RI Lima Kali Lebih Mahal dari Malaysia

Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin membeberkan perihal harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah inefisiensi perdagangan.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Rapat tersebut di antaranya membahas tentang industri alat kesehatan dan obat-obatan.

"Tadi disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. Tiga ratus persen kan, lima ratus persen," ujar Budi Gunadi, seperti dikutip dari Antara.

Simak lebih jauh tentang harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding Malaysia di sini.

5. Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 17 T Masuk Pos Cadangan Bendahara Umum Negara, FITRA: Akan Sulit Dipantau

Sekertaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menanggapi rencana pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada 2025 di pos cadangan. Pos cadangan itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akan dikelola oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Dengan begitu, menurut Misbah, transparansi BA BUN akan sulit dimonitor. Pasalnya, proses penganggaran tidak dibahas melalui program di komisi-komisi DPR maupun rapat paripurna.

"Program yang duitnya ada di BA BUN tidak melalui proses pembahasan sehingga sulit dipantau," ujarnya di kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang anggaran makan bergizi gratis bakal sulit dipantau di sini.

Berita terkait

Polda Sumbar Masih Cari Bukti Afif Maulana Melompat dari Jembatan Kuranji

1 jam lalu

Polda Sumbar Masih Cari Bukti Afif Maulana Melompat dari Jembatan Kuranji

Polda Sumatera Barat disebut masih mencari bukti video atau foto Afif Maulana melompat dari Jembatan Kuranji.

Baca Selengkapnya

Beda Cara Organisasi Masyarakat Islam dalam Menentukan 1 Muharram

2 jam lalu

Beda Cara Organisasi Masyarakat Islam dalam Menentukan 1 Muharram

Pemerintah menetapkan 1 Muharram pada Ahad kemarin, sedangkan LF PBNU menetapkan pada Senin, 8 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

PBNU Tetapkan 1 Muharram 1446 Hijriah pada Ahad Malam atau Senin 8 Juli

19 jam lalu

PBNU Tetapkan 1 Muharram 1446 Hijriah pada Ahad Malam atau Senin 8 Juli

LF PBNU telah menggelar pemantauan hilal pada Sabtu kemarin, 6 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut: Angaran untuk IKN dan Makan Gratis Prabowo Aman untuk 5 Tahun ke Depan, Ini Itungannya

22 jam lalu

Luhut: Angaran untuk IKN dan Makan Gratis Prabowo Aman untuk 5 Tahun ke Depan, Ini Itungannya

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, biaya untuk proyek IKN dan makan bergizi gratis Prabowo aman bahkan sampai lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Kapolda Sumbar Tetap Meyakini Dugaan Afif Maulana Tewas karena Lompat ke Sungai

22 jam lalu

Kapolda Sumbar Tetap Meyakini Dugaan Afif Maulana Tewas karena Lompat ke Sungai

Lembaga Bantuan Hukum Padang meminta kepolisan fokus menyelidiki kasus penyiksaan terhadap Afif Maulana yang diduga dilakukan anggota Polda Sumbar.

Baca Selengkapnya

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

23 jam lalu

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

Sejumlah elemen kepemudaan Muhammadiyah adakan petisi minta para elite mereka tak menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

3 Hal Soal TKP Penemuan Mayat Afif Maulana yang Diduga Rusak

1 hari lalu

3 Hal Soal TKP Penemuan Mayat Afif Maulana yang Diduga Rusak

Saat ditemui di Mabes, tim advokasi Afif Maulana menyampaikan tiga kejanggalan yang dilakukan Kapolda Sumbar.

Baca Selengkapnya

Kapolda Sumbar Klaim Punya Bukti Afif Maulana Bawa Pedang, Ini Tanggapan LBH Padang

1 hari lalu

Kapolda Sumbar Klaim Punya Bukti Afif Maulana Bawa Pedang, Ini Tanggapan LBH Padang

Direktur LBH Padang, Indira Suryani, menyatakan masih mendalami foto atau video Afif Maulana memegang pedang.

Baca Selengkapnya

LPSK Masih Telaah Permohonan Perlindungan Para Saksi dan Keluarga Afif Maulana

1 hari lalu

LPSK Masih Telaah Permohonan Perlindungan Para Saksi dan Keluarga Afif Maulana

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas mengatakan sejauh ini terdapat enam orang yang mengajukan permohonan perlindungan termasuk keluarga Afif Maulana.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Afif Maulana, IPW Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sumatera Barat

1 hari lalu

Soal Kematian Afif Maulana, IPW Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sumatera Barat

IPW mendesak Kapolri mengevaluasi Kapolda Sumatera Barat yang dinilai tak profesional dalam penanganan kasus kematian Afif Maulana.

Baca Selengkapnya