TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan performa transformasi digital yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia kepada delegasi Parlemen Thailand. Azwar Anas menyebut dalam transformasi digital salah satu program pemerintah Indonesia adalah memangkas proses bisnis.

“Salah satunya memangkas proses bisnis. Sekarang ada arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tim koordinasi. Kita sedang mengintegrasikan layanan dalam satu portal, yang dimulai dengan menghentikan penambahan aplikasi, sesuai arahan Presiden,” kata Azwar saat menerima para delegasi di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada Jumat, 28 Juni 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Kementerian PANRB menerima kunjungan delegasi Parlemen Kerajaan Thailand serta perwakilan dari Royal Thai Embassy. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu.

Kunjungan dilakukan untuk mempelajari pengalaman reformasi birokrasi Indonesia, khususnya transformasi digital, pelayanan publik, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam keterangan tertulis Kementerian PANRB disebutkan dalam kajian yang dilakukan pada berbagai negara maju, keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola yang umum, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Solusinya adalah membuat suatu agensi yang mampu menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang biasa disebut sebagai Government Technology (GovTech).

Menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia kini telah memiliki INA Digital sebagai GovTech. Tugas utama dari INA Digital adalah menyatukan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga.

Beberapa layanan prioritas nantinya akan dipadukan oleh INA Digital dalam satu portal. Layanan yang dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, hingga layanan aparatur negara.

“Masih on progress, sekitar September-Oktober 2024 kami selesaikan ini,” kata Anas.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Pembangunan Politik, Komunikasi Massa, dan Partisipasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Kerajaan Thailand Parit Wacharasindhu mengatakan negaranya dan Indonesia menghadapi tantangan serupa, yaitu aplikasi milik pemerintah belum terintegrasi.

“Lebih mudah jika masyarakat memiliki one stop service dalam satu platform. Tidak hanya memudahkan akses pelayanan publik, namun juga berujung pada efisiensi dan transparansi sistem layanan,” kata Parit.

Parit menyebut saat ini Thailand juga berupaya mengintegrasikan aplikasi pemerintah yang jumlah puluhan, bahkan terdapat instansi yang memiliki lebih dari satu aplikasi. Tantangannya, kata dia, adalah sistem yang tidak mudah diintegrasikan serta adanya egosektoral instansi.

Selain itu, Parit juga menyoroti literasi digital masyarakat di negara berkembang untuk mengimbangi adanya transformasi digital yang sedang didorong pemerintah. Meskipun akses internet di Thailand relatif mudah seperti di Indonesia, masyarakat Thailand menghadapi ancaman keamanan dan kejahatan siber.

“Penggunanya cukup banyak, namun saat ini justru rentan dengan kejahatan siber seperti phising atau penipuan online,” kata dia.

Pilihan Editor: Apa itu Pusat Data Nasional yang Terkena Ransomware?