TEMPO.CO, Jakarta - Hingga Mei 2024, pemerintah telah menyalurkan Rp 51,14 triliun untuk pembiayaan investasi. Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah memberikan injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 18 Triliun kepada PT Hutama Karya (Persero). Badan Usaha Milik Negara Tersebut menerima suntikan dana terbesar dari total pembiayaan investasi saat ini.

Bendahara negara mengatakan PMN tersebut digunakan untuk membangun jalan tol Sumatera tahap 1 dan 2 terutama untuk ruas Kayu Agung-Palembang-Betung. Sri Mulyani berharap Direksi Hutama Karya menjelaskan kepada masyarakat terkait anggaran ini. “Agar masyarakat memahami bahwa pembangunan jalan tol digunakan dari dana pajak dan berbagai penerimaan APBN,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Sri Mulyani mengatakan tahun ini pemerintah juga menggelontorkan PMN kepada PT Wijaya Karya Tbk (Persero) sebesar Rp 6 triliun. Injeksi modal untuk Wijaya Karya digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek strategis nasional melalui penerbitan saham baru atau right issue. Hal ini untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perusahaan.

Jika ditotal anggaran pembiayaan investasi untuk dua BUMN karya tersebut mencapai Rp 25 triliun. Sri Mulyani mengatakan angka total ini lebih besar dibanding pembiyayaan investasi lain yang digelontorkan, seperti untuk beasiswa LPDP yang mencapai Rp 15 triliun, atau FLPP untuk kredit perumahan rakyat yang sebesar Rp 6 triliun, dan pembiayaan lembaga keuangan internasional sebesar Rp 1,9 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memberikan PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI sebesar Rp 3,5 triliun. Dana ini digunakan untuk pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi.

Terkait dua BUMN Karya penerima PMN terbesar, Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus meminta direksi menjelaskan kepada publik apa saja manfaat dari PMN. Terutama dalam pembangunan proyek strategis nasional seperti bagaimana akuntabilitas dari PMN digunakan. “Sehingga masyarakat bisa melihat manfaat dari APBN dan pembayaran pajaknya,” ujarnya.

Pilihan editor: KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera