TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Ulil Abshar Abdalla menyadari penerimaan pihaknya terhadap izin usaha pertambangan (IUP) mendapatkan kritik keras atau resistensi dari publik. Bahkan, ia menyadari PBNU sedang di-bully.

“Kalau kami telaah percakapan di media sosial, sekarang ini PBNU menjadi (objek) bully-an luar biasa. Muhammadiyah enak sekarang karena belum terima. NU yang sudah terang-terangan menerima sekarang di-bully di mana-mana,” katanya dalam diskusi dengan Fraksi PAN DPR di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.

Ulil menyadari pelbagai reaksi publik atas penerimaan IUP oleh PBNU seperti mengubah logo, hingga kritikan dari aspek lingkungan hidup. Menurut dia, itu bagian dari risiko, dengan mengutip istilah Jawa “jer basuki mawa bea”, tak ada sesuatu kenikmatan diperoleh tanpa ada usaha keras.

“Sekarang ini, secara global itu ada suatu kampanye yang digencarkan oleh lembaga-lembaga internasional berdasarkan suatu premis yaitu suatu teori yang disebut dengan climate change atau perubahan iklim,” kata Ulil.

Menurut dia, perubahan iklim menjadi isu dan gerakan besar, bahkan Indonesia turut memitigasinya. ia mengatakan, penambangan batubara, menurut gerakan perubahan iklim, sesuatu barang yang amat kotor. “Batubara itu dianggap najis dalam kampanye besar internasional. Mungkin dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” katanya.

Menurut Ulil, perubahan iklim bukan isu yang sudah matang atau selesai sebagai kebijakan yang sudah disepakati oleh semua pihak. “Padahal bahkan secara akademis itu belum selesai secara ilmiah. Oleh karena itu, tak boleh melakukan kampanye dengan menganggap kelompok yang terjun dalam bidang ini (tambang) itu jahat. Bagi saya tambang itu adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Harus dikelola,” ujar Ulil.

Ia juga mengatakan, pemberian IUP Tambang kepada ormas keagamaan memang sesuatu yang baru sama sekali sehingga pasti menimbulkan kontroversi di kalangan publik.

“Dalam pandangan saya bid’ah hasanah, bid’ah yang baik. Bagi saya kontroversi saat ini sesuatu yang positif. Kritik-kritik yang diberikan ke PBNU termasuk yang sangat keras sekali itu bagian dari dinamika sosial politik yang baik,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan PBNU akan segera mendapatkan IUP dengan badan usaha. Lahan hasil penciutan milik bekas perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara itu sudah bisa diberikan kepada organisasi keagamaan. “NU yang sudah kami lihat, NU membuat badan usahanya,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi, Jumat, 7 Juni 2024.

Pilihan Editor: Rugi Rp 1,8 Triliun, Bos Kimia Farma Beberkan Penyebabnya