TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto mengevaluasi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bila ingin menjalankan program makan bergizi gratis. Penyebabnya, program itu dinilai akan sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Prabowo harus mengevaluasi kembali proyek-proyek mercusuar warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak memiliki urgensi seperti IKN,” kata Yusuf saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengumumkan pemerintah saat ini dan presiden terpilih menyepakati anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Bendahara Negara mengatakan alokasi anggaran disepakati dilakukan secara bertahap.

Sri Mulyani mengatakan angka tersebut disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertahankan defisit RAPBN tetap antara 2,29 persen- 2,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.

Yusuf mengatakan, implementasi program makan bergizi gratis akan sangat berat untuk ditanggung oleh APBN. Pasalnya, dia memprediksi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada tahun pertama akan menelan anggaran di kisaran Rp 100 triliun. Ketika program ini dijalankan secara penuh, program ini akan menelan anggaran di kisaran Rp 400 triliun.

Sebagai APBN transisi, Yusuf menyebut APBN 2025 tak hanya akan menanggung beban berat karena Prabowo harus mengeksekusi janji politiknya. Dia mengatakan, Prabowo juga dibebani tuntutan mengakomodasi warisan proyek Presiden Jokowi seperti IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum selesai.

Pada saat yang sama, Yusuf mengatakan APBN 2025 harus menghadapi beban utang yang sangat berat warisan dari Presiden Jokowi. Dia memprediksi, beban utang pemerintah diperkirakan mencapai kisaran Rp 1.300 triliun, yaitu Rp 800 triliun pembayaran utang jatuh tempo dan Rp 500 triliun pembayaran bunga utang.

“Beban cicilan pokok dan bunga utang ini setara dengan setengah penerimaan perpajakan,” kata dia.

HAN REVANDA PUTRA | ILONA ESTHERINA

Pilihan Editor: Banjir di Kawasan Sepaku IKN, Sekitar 80 Rumah Terdampak