TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program makan gratis ini merupakan salah satu prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut sudah disepakati oleh pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang akan datang.

Ia memastikan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran akan komit terhadap target defisit yang disepakati oleh pemerintahan saat ini.

“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyatakan bahwa kami berkomitmen. Kami menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap dan tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas,” kata Thomas.

Sri Mulyani juga mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran makan gratis ini telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail program tersebut secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Anggaran Rp20 ribu per Anak

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami mengatakan pemerintah telah menentukan bujet program unggulan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu.

"Kami sudah menimbang dan menganalisis. Kira-kira Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu per anak," kata Amich kepada Tempo saat ditemui di kantornya, Selasa, 7 Mei 2024.

Lebih lanjut, pejabat eselon I itu juga membandingkan bujet makan siang gratis di sejumlah negara. "Merujuk pada pengalaman India dan Cina, jika anggaran dikonversikan ke rupiah maka senilai dengan Rp 20 ribu sampai Rp 21 ribu dan itu sudah siap dikonsumsi," tuturnya.

Amich menyatakan penentuan bujet makan siang gratis per anak tersebut sudah memperhitungkan indeks kemahalan di setiap wilayah di Tanah Air. Menurut dia, bujet itu merupakan angka rata-rata anggaran yang diperlukan untuk menjalankan makan siang gratis di masing-masing daerah.

Diprioritaskan di Daerah 3 T

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membicarakan program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Airlangga, program yang awalnya bernama program makan siang gratis itu akan berfokus kepada daerah-daerah di pelosok Indonesia.

Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T disebut Airlangga menjadi prioritas pelaksanaan makan gratis di sekolah-sekolah itu. “Salah satunya,” kata Airlangga di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.

Airlangga mengungkapkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun untuk tahun 2025 sudah dihitung dengan baik. Ada beberapa indikator yang dia sebut telah ditentukan pemerintah untuk penganggaran program tersebut. “Itu sudah dapat kalkulasi berdasarkan prioritas daerah, kemudian indeks, dan jumlah,” ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pilihan Editor Jokowi Senang Indonesia Posisi ke-27 Peringkat Daya Saing Global, Ini Daftar Lengkapnya