Ada Potensi Defisit Anggaran Bakal Mepet Kalau Pemerintah Luaskan Program Makan Bergizi Gratis

Minggu, 23 Juni 2024 19:59 WIB

Seorang siswa menyantap makan siang gratis mereka di SMP Senju Aoba di Tokyo, Jepang 29 Juni 2022. REUTERS/Issei Kato

TEMPO.CO, Jakarta - The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai anggaran awal sebesar Rp 20 triliun untuk program makan bergizi gratis masih rasional. Namun bila anggaran meningkat seiring perluasan program, akan menggeser bobot defisit anggaran. "Kalau Rp 20 triliun masih rasional," ujar Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad, 23 Juni 2024.

Tauhid mengatakan, pemerintah memiliki dua opsi bila anggaran mencapai angka Rp 100 atau 400 triliun. Pertama, pemerintah harus merealokasi anggaran dari kementerian atau lembaga lain untuk makan bergizi gratis. Kedua, konsekuensinya defisit anggaran berpotensi mepet ke angka tiga persen.

Bila defisit anggaran di atas tiga persen, Tauhid mengatakan pemerintah harus mengubah rencana keuangannya atau menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Aturan ini menyatakan negara tengah dalam kondisi gawat yang memungkinkan kondisi defisit anggaran melampaui target awal. "Tapi kita aman-aman saja, jadi justifikasi itu lemah," kata dia.

Bahkan, dalam kondisi normal seperti sekarang, Tauhid mengatakan sudah mulai terasa pemotongan anggaran di berbagai kementerian untuk mempersiapkan anggaran 2025. "Belum dikurangi Rp 20 triliun saja sudah begini apalagi ditambah nanti," kata dia.

Pemerintah menentukan batas defisit anggaran di angka 2,4-2,8 persen untuk pemerintahan tahun depan. Tauhid mengatakan bila satu persen GDP sekitar Rp 200 triliun, artinya 2,8 persen Rp 600 sampai Rp 700 triliun. "Itu akan sangat mepet banget," kata dia.

Advertising
Advertising

Tauhid mengkhawatirkan risiko pemerintah saat harus memangkas anggaran kementerian atau lembaga lain sehingga mereka kekurangan duit menjalankan program. Padahal, kementerian atau lembaga lain juga memerlukan. "Saya kira politik anggaran harus kuat," kata dia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan bertahap. Untuk tahap pertama, dimulai dari Rp 20 triliun.

Luhut menyebut program makan siang gratis tengah dibahas secara teknis bersama dengan tim presiden terpilih Prabowo Subianto. "Saya lihat sudah maju sekali. Orang bilang ini ambil Rp 250 triliun, apanya Rp 250 triliun? Itu angka kita mulai mungkin dengan Rp 20 triliun, bertahap sampai jalan," katanya dalam diskusi MINDialogue di Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube CNBC TV.

Pilihan editor: Abdul Halim Iskandar Respons soal Jatah Menteri Prabowo dan Rencana Program Makan Bergizi Gratis

HAN REVANDA PUTRA | ANNISA FEBIOLA

Berita terkait

Analis Prediksi Besok Rupiah Menguat di Kisaran Rp16.320 hingga Rp16.410 per Dolar AS

2 jam lalu

Analis Prediksi Besok Rupiah Menguat di Kisaran Rp16.320 hingga Rp16.410 per Dolar AS

Rupiah menguat karena dolar sedikit terpengaruh data terbaru yang menunjukkan adanya penurunan pada perekonomian Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Program Mahal Prabowo-Gibran, FITRA Dorong Mitigasi Kebocoran Anggaran

13 jam lalu

Program Mahal Prabowo-Gibran, FITRA Dorong Mitigasi Kebocoran Anggaran

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya mitigasi kebocoran anggaran di program mahal Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

15 jam lalu

Mei 2024, Penerimaan Pajak Jakarta Turun 12,66 Persen jadi Rp 538,47 Triliun

Realisasi penerimaan pajak nasional di wilayah Jakarta per Mei 2024 sebesar Rp 538,47 triliun atau 40,88 persen dari target APBN.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

16 jam lalu

Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial

Presiden Jokowi akan memberikan bantuan pangan beras yang terus berlanjut sampai Desember 2024. Bantuan ini berbeda dengan bantuan sosial.

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

1 hari lalu

Kurs Rupiah Melampaui Asumsi Makro APBN, Ekonom: Depresiasi yang Tidak Terkendali

Kurs rupiah telah melampaui asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024

Baca Selengkapnya

FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

1 hari lalu

FITRA Minta Uji Publik Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta adanya uji publik terhadap program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

1 hari lalu

Fakta-Fakta Bantuan Pangan Beras yang Bakal Diberikan Pemerintah sampai Desember 2024

Presiden Jokowi akan menyalurkan bantuan pangan beras sampai Desember 2024. Namun, sebelum terealisasikan, simak terlebih dahulu fakta-fakta dari penyaluran bantuan ini!

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

Hingga akhir Mei, pemerintah telah membelanjakan Rp 700 miliar untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

2 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Sebut Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, PDN Belum Normal Layanan Sameday Passport di Soekarno-Hatta Tutup

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

3 hari lalu

Sri Mulyani: Rupiah Sudah Terdepresiasi 6,25 Persen, Asumsi APBN Rp 15 Ribu per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan awal tahun hingga saat ini, rupiah tercatat mengalami depresiasi 6,25 persen dibanding akhir 2023.

Baca Selengkapnya