TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) masih menunggu regulasi tata kelola tanaman kratom. Tanaman ini disebut memiliki kandungan narkotika, tapi berpotensi besar diekspor karena manfaat kesehatannya.

Walhasil, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) membahas isu mengenai tata kelola, tata niaga, dan legalitas tanaman kratom. Ratas diikuti sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin, 20 Juni 2024.

“Kita tadi ratas tentang kratom. Dari sisi pertanian untuk sementara ini masuk ke tanaman hutan, tetapi saran kami nanti kalau regulasinya sudah diatur, mungkin kita bisa budi daya, sehingga nilai ekonomi dan kualitasnya meningkat,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Jokowi instruksikan BRIN dan BPOM meneliti kratom

Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meneliti lebih mendalam tentang manfaat tanaman kratom yang disebut memiliki kandungan narkotika.

“Presiden menekankan yang perlu dioptimalisasi adalah asas manfaat kratom itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi tentang legalisasi kratom di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Dalam rapat tersebut, dibahas temuan Kementerian Kesehatan bahwa kratom tidak termasuk kategori narkotika yang berbahaya dan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pereda nyeri. Namun, pemerintah masih menunggu hasil riset lanjutan dari BRIN yang ditargetkan selesai pada Agustus mendatang.

Tata kelola dan tata niaga tanaman kratom dibahas oleh pemerintah guna merespons keluhan dari masyarakat, terutama 18 ribu keluarga di Kalimantan Barat yang kesulitan mengekspor kratom, karena belum ada pengaturan mengenai standardisasi produknya.

Biasa dikonsumsi masyarakat Kalimantan

Moeldoko mengatakan selama ini kratom sudah banyak dikonsumsi secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan sebagai sumber energi, layaknya kopi. Dia juga mengklaim efek kecanduan dari konsumsi kratom cenderung rendah.

“Maka, perlu ada tata kelola, tata niaga, dan legalitasnya, sehingga tidak ada lagi kratom yang mengandung unsur tidak sehat (seperti bakteri) salmonella, ecoli, dan logam berat. Sekarang ini (ekspor kratom) menurun, karena kita belum ada standar, sehingga ada produk yang di-reject dan harganya turun,” ujar dia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada periode Januari-Mei 2023, negara utama tujuan ekspor kratom Indonesia adalah Amerika Serikat dengan nilai 4,86 juta dolar AS dan proporsi mencakup 66,3 persen dari total ekspor. Tujuan ekspor lainnya, yakni Jerman sebesar 0,61 juta dolar AS, disusul India sebesar 0,44 juta dolar AS, dan Republik Ceko dengan 0,39 juta dolar AS.

Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom segera terbit

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tata niaga tanaman kratom. “Akan segera dibuat Permendag-nya,” ujar dia saat ditemui di Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 21 Juni 2024.

Dia mengatakan dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 20 Juni 2024, menyepakati pemerintah akan mengatur tata niaga tanaman kratom.

Ketua Umum PAN itu mengatakan selama ini kratom diperdagangkan hingga ekspor dengan terlalu bebas. Imbasnya, kualitas kratom tak terkontrol hingga menjadi buruk, harganya murah, dan nama Indonesia jelek di mata internasional.

Dalam Permendag itu, Zulhas mengatakan akan diatur kualitas kratom yang diperdagangkan. Meski volume perdagangan akan berkurang, dia mengatakan harganya akan menjadi kompetitif dan menguntungkan petani.

Peraturan itu juga akan mengatur eksportir kratom adalah mereka yang terdaftar. Eksportir itu harus bisa menjelaskan kepada siapa dan untuk apa ekspor kratom itu. Selain itu, eksportir harus memastikan kratom yang diekspor benar-benar memenuhi persyaratan.

BNN sebut kratom punya efek samping membahayakan

Berdasarkan laman resminya, BNN menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran. Namun kratom belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Regulasi pemerintah daerah belum bisa membatasi penggunaan kratom. Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah melarang penggunaan daun kratom sebagai suplemen atau obat herbal.

BNN sempat menyebut maraknya peningkatan penggunaan kratom ditandai dengan banyaknya petani tanaman biasa yang beralih menjadi petani kratom. Pasalnya, hasil dari budidaya kratom dinilai lebih menjanjikan secara ekonomi.

Menurut data BPS yang diolah Kemendag, nilai ekspor kratom Indonesia sempat turun dari US$16,23 juta pada 2018 menjadi US$9,95 juta pada 2019. Nilai ekspor kratom kembali meningkat pada 2020, yakni US$13,16 juta dan terus menunjukkan tren meningkat hingga 2022. Kinerja ekspor yang positif ini terus berlanjut pada 2023. Tercatat sepanjang Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$7,33 juta.

HATTA MUARABAGJA | DANIEL A. FAJRI | HAN REVANDA PUTRA
Pilihan editor: Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi